Ini Daftar Asumsi Makro Ekonomi RAPBN 2026

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan sejumlah asumsi makro ekonomi dalam pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat, (15/8/2025).

Presiden Prabowo Subianto menuturkan, RAPBN 2026 yang disampaikan merupakan APBN pertama yang dirumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Adapun Prabowo dan Gibran Rakabumingraka resmi menjadi presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024.

"Arsitektur APBN 2026 merupakan implementasi dari visi dan misi saya bersama Saudara Wakil Presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera,” ujar Prabowo saat penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, Jumat pekan ini.

Prabowo mengatakan, ketangguhan adalah fondasi terciptana kemandirian dan kesejahteraan rakyat. “Kita akan perkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi dan pertahanan,” tutur dia.

Ia juga menegaskan, pihaknya akan memperkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi dan pertahanan. “Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia,” ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga akan memperluas hilirisasi, menciptakan lapangan kerja dan mengoptimalkan nilai tambah.

Dalam pidato tersebut, Prabowo mengungkapkan untuk mengelola fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi 2026 ditargetkan mencapai 5,4%. Inflasi terkendali di level 2,5%, suku bunga SBN di kisaran 6,9%, nilai tukar berada di kisaran Rp 16.500 per dolar AS.

“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun ke 4,44 persen hingga 4,96 persen, angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasio gini turun ke 0,377 hingga 0,380, serta indeks modal manusia sebesar 0,57. Selain itu, indeks kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat,” kata dia.

Berikut asumsi makro RAPBN 2026:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,4%
• Inflasi: 2,5%
• Suku bunga SBN: 6,9%
• Nilai tukar rupiah: 16.500 per dolar AS
• Belanja Negara: Rp 3.786,5 triliun
• Pendapatan Negara: Rp 3.147,7 triliun
• Defisit APBN: Rp 638,8 triliun atau 2,48%

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah menuai sejumlah pencapaian yang membanggakan. Hal tersebut diungkapkan saat menyampaikan  Pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung MPR-DPR, Jumat 15 Agustus 2025.

Salah satunya yang berhasil dicapai pemerintah yaitu tingkat kemiskinan Indonesia yang menyentuh level terendah dalam sejarah.

"Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah," kata dia, Jumat (15/8/2025).

Menurut Prabowo, ekonomi Indonesia yang kuat menjadi penunjang ekonomi masyarakat, di mana ditopang oleh tingkat pengangguran yang menurun dan terciptanya jutaan lapangan kerja. 

"Kuatnya ekonomi menunjang perekonomian rakyat, tingkat pengangguran turun jadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan," lanjut dia.

Prabowo memastikan pemerintah akan terus bekerja keras untuk menjaga kestabilan kondisi ekonomi Indonesia. Salah satunya diwujudkan dengan menjaga tingkat inflasi di kisaran 2,4%.

"Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4% sehingga menjaga daya beli rakyat terutama masyarakat yang tidak mampu," tutup dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk segera membangun 1.100 desa nelayan di tahun ini. Untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup bagi kelompok nelayan yang dianggap jadi tulang punggung perekonomian.

Prabowo mengatakan, dirinya ingin para nelayan hingga petani kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, sebagai produsen makanan bagi masyarakat.

"Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Untuk itu, kita akan bangun dalam waktu yang secepat ini, tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).

Menurut estimasinya, setiap desa nelayan nantinya akan terdiri dari sekitar 2.000 kepala keluarga. Dengan penghitungan masing-masing keluarga punya 3 anak, maka total populasi desa nelayan bisa mencapai 10 juta orang.

RI 1 pun bakal memberi modal untuk desa nelayan tersebut. Namun bukan dalam bentuk bansos seperti bantuan langsung tunai (BLT), tapi pinjaman produktif yang harus dibayar lewat hasil kinerja baik.

"Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita. Jadi ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang. Kita pinjemin uang, mereka akan bayar/cicil kembali kepada pemerintah. Karena mereka akan menghasilkan nilai," tuturnya.