Inflasi Beras Tercatat 0,03 Persen, Pengamat Sebut Ekonomi Masih Aman

Liputan6.com, Jakarta Pengamat pangan Muhammad Makky menegaskan inflasi pangan, terutama beras, masih dalam kondisi terkendali. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons analisis Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang sebelumnya menyebut kenaikan harga beras berpotensi memicu krisis.

Menurut Makky, analisis perlu berpijak pada pemahaman data yang menyeluruh agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025 menunjukkan inflasi umum 2,31 persen secara tahunan, dengan deflasi bulanan –0,08 persen. Adapun kelompok volatile food tercatat deflasi –0,61 persen.

“Kenaikan harga beras hanya menyumbang 0,03 poin persentase terhadap inflasi nasional. Angka ini tidak signifikan untuk memicu krisis. Angka-angka ini justru menunjukkan stabilitas,” ujar Makky dalam keterangan, Kamis (11/9/2025).

Intervensi Masif Pemerintah Terbukti Berhasil

Makky menegaskan bahwa pemerintah melalui Bulog telah melakukan intervensi masif untuk menjaga stabilitas harga. Hingga 8 September 2025, Bulog menyalurkan 151.501 ton beras SPHP dari target 1,31 juta ton untuk periode Juli–Desember (11,49%). Penyaluran harian bahkan mencatat rekor 7,57 juta kg.

“Intervensi market lewat SPHP terbukti berhasil meredam lonjakan harga, dan tren harga eceran mulai turun,” ujarnya.

Selain distribusi, sisi produksi juga dalam kondisi positif. BPS memperkirakan produksi beras hingga Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton, atau surplus 3,7 juta ton dibandingkan tahun lalu.

“Produksi ditopang program pompanisasi, tanam serentak, dan percepatan jadwal tanam. Distribusi berjalan baik, sehingga stok nasional solid dan ketahanan pangan tetap terjaga,” jelas Makky.

Dampak Nyata Gerakan Pangan Murah

Sejak 30 Agustus 2025, pemerintah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 7.285 kecamatan melalui kerja sama Kementan, Kemendagri, dan Bulog. Dampaknya terlihat nyata pada pekan terakhir Agustus, kenaikan harga beras masih terjadi di 214 kabupaten/kota. Namun, pada minggu pertama September jumlah itu turun drastis menjadi hanya 100 kabupaten/kota. Sebaliknya, daerah yang mencatat penurunan harga meningkat dari 58 menjadi 105 kabupaten/kota.

Pesan untuk Publik dan Pemangku Kepentingan

Makky mengingatkan bahwa menjaga persepsi publik sama pentingnya dengan menjaga stok dan distribusi.

“Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan kepanikan. Pemerintah, pengamat, dan media perlu membangun narasi konstruktif berdasarkan data yang utuh. Fakta di lapangan menunjukkan intervensi efektif dan tren harga membaik,” tuturnya.

(*)