Indonesia Pamer Jadi Pusat Inovasi Restorasi Gambut di Asia

Liputan6.com, Jakarta Indonesia menegaskan posisinya sebagai pemimpin global dalam aksi iklim dan restorasi ekosistem gambut tropis.Pada ajang AsiaFlux Conference 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memamerkan capaian konkret dan inovasi sains yang menjadikan Indonesia pusat pembelajaran restorasi gambut di Asia.

“Restorasi gambut bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan fondasi ketahanan iklim nasional,” ujar Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, Jumat (24/10/2025).

Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah merehabilitasi lebih dari 24,6 juta hektare lahan, termasuk 4,16 juta hektare ekosistem gambut yang dibasahi kembali. Pemerintah juga telah membangun 45 ribu sekat kanal dan menanam kembali berbagai spesies asli seperti jelutung, ramin, dan balangeran.

KLH/BPLH memperkuat fondasi ilmiah restorasi melalui pendekatan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan layanan digital Sistem Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (SiPPEG) yang memantau kondisi gambut secara real-time.

Pendekatan berbasis data ini berpadu dengan kearifan lokal, menciptakan tata kelola adaptif yang selaras dengan kondisi sosial dan ekologi di lapangan.

Lebih dari sekadar proyek lingkungan, restorasi gambut kini menjadi gerakan kolaboratif nasional. Melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG), sebanyak 1.100 desa telah menjadi pengelola aktif ekosistemnya. Perempuan dan pemuda berperan penting sebagai motor ekonomi hijau, mengembangkan usaha madu kelulut, kerajinan serat alam, dan ekowisata berkelanjutan.

Langkah ini sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 dan target FOLU Net Sink 2030, menjadikan restorasi gambut sebagai pilar utama penguatan ketahanan iklim, sosial, dan ekonomi Indonesia. Pendekatan ilmiah yang dikembangkan KLH/BPLH membuktikan bahwa pemulihan alam dapat menjadi investasi strategis menuju pembangunan rendah karbon.

Ketua Komite Penyelenggara AsiaFlux Conference 2025, Chandra S. Desmukh, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendorong pengelolaan lahan

“AsiaFlux bukan hanya tentang menara pemantau flux, tetapi tentang kolaborasi orang- orang di baliknya, mulai dari ilmuwan , pembuat kebijakan, serta masyarakat. Tahun ini, Komite Penyelenggara AsiaFlux Conference 2025 menyambut lebih dari 300 peserta dari 29 negara, mewakili universitas, lembaga riset, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam mendorong pengelolaan lahan berkelanjutan serta mendukung target FOLU Net Sink 2030 Indonesia dan tujuan iklim global,” ujar Chandra.

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah melaksanakan operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 2.076 di 23 provinsi Indonesia hingga 2 September 2025.

Upaya pengendalian karhutla ini tidak lepas dari upaya bersama Tim Pendampingan Pengendalian Karhutla Daerah, Tim Posko Pengendalian Karhutla, dan Tim Klarifikasi Pelanggaran Izin dari Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga dalam forum Desk Penanganan Karhutla.

Langkah komprehensif Kementerian Kehutanan ini bertujuan menjaga 95,5 juta hektare hutan Indonesia. Hal ini seperti disampaikan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto.

"Sejak kuartal pertama 2025, ketika fase peringatan dan krisis karhutla belum terjadi, Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan tim pendampingan pengendalian karhutla daerah untuk manajemen pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kejadian. Tim Manggala Agni terus berjaga pada periode krisis karhutla ini," ujar Dwi, melalui keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).

"Kami akan terus memperkuat posisi Manggala Agni sebagai garda terdepan Kementerian Kehutanan lewat strategi jangka panjang berbasis regulasi, kelembagaan, dan inovasi teknologi," sambung dia.

Menurut Dwi, sebagai bagian integral untuk strategi besar penanganan karhutla, penguatan peran dan kelembagaan Manggala Agni dibagi dalam tiga fase. Pertama, kata dia, jangka pendek (2025–2027) lewat optimalisasi patroli dan percepatan respons darurat.

"Kedua, jangka menengah (2028–2035) untuk revitalisasi peralatan, sistem pendukung keputusan, drone, dan satelit. Terakhir, jangka panjang (2036–2045) lewat integrasi kecerdasan buatan dan kelembagaan permanen Manggala Agni," papar Dwi.

Dwi mengapresiasi, Manggala Agni terus meningkatkan upaya pengendalian karhutla hingga berhasil menurunkan luas areal karhutla pada periode yang sama dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11.602 ha. Menurut dia, hingga Juli 2025 tercatat luas areal karhutla sebesar 95.056,06 ha.

"Peningkatan capaian ini masih terkendala tantangan utama dalam pelaksanaan penanggulangan karhutla berupa lokasi kebakaran yang berada di lahan gambut dengan karakteristik api bawah tanah, akses yang sulit dan jauh dijangkau para petugas, keterbatasan sumber air, serta kondisi cuaca ekstrem," ucap Dwi.

Sekali pun demikian, kata dia, berbagai upaya yang dilakukan dinilai efektif mengurangi luasan karhutla di tingkatan nasional.

"Dengan 2.100 personel Manggala Agni di 34 daerah operasi dan 10.225 anggota dari Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar pada 32 provinsi di Indonesia, mobilisasi Manggala Agni mengalami peningkatan upaya pengendalian karhutla pada fase krisis karhutla (Juni–Oktober)," ucap Dwi.

Pemadaman karhutla di tiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, tergantung pada tipologi lahan dan ekosistemnya. Hal ini seperti disampaikan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Thomas Nifinluri.

"Mayoritas disebabkan oleh aktivitas manusia, baik untuk pembukaan lahan maupun akibat kelalaian. Pola ini kami lihat konsisten tiap tahun, sehingga upaya pengendalian karhutla berfokus pada strategi pre-krisis dan krisis, tanpa meninggalkan upaya penanganan pasca karhutlanya melalui rehabilitasi lahan, pemetaan area lahan terbakar, dan penegakan hukum," kata Thomas.