Indonesia Gali Potensi Penggunaan Biodiesel B40 untuk Kapal Militer

Liputan6.com, Jakarta Sebagai Upaya PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk meningkatkan peran di skala Internasional, melalui keanggotaan BKI di ACS (Asian Classification Societies) turut serta dalam kegiatan ACS TMG (Technical Management Group) dan ACS Seminar 2025.

Senior Manager Konvensi, BKI Aditya Trisandhya Pramana ST mengatakan dalam kegiatan TMG dilakukan pembahasan mengenai perkembangan aturan terbarukan Internasional dari IMO dan EU yang dapat berdampak kepada kapal-kapal asia.

"Ini membahas mengenai turunan Guidelines/Guidance/FAQ yang dapat diberikan ACS kepada regional Asia," katanya, Selasa (14/10/2025).

BKI menyampaikan informasi mengenai potensi pengembangan Biofouling Guidelines dimana sebelumnya telah dilakukan pertemuan global di Bali dalam rangka membahas dampak aturan tersebut dan implementasi di dunia. Sebagai informasi, Australia dan New Zealand telah menerapkan aturan ini secara nasional.

Dalam kegiatan selanjutnya, yaitu ACS Seminar, PT BKI (Persero) juga memaparkan materi tentang implementasi penggunaan bahan bakar alternatif yaitu B40 berbahan dasar Crude Palm Oil (CPO) pada seminar ACS 2025.

Hal ini menarik perhatian peserta forum dan memicu diskusi, antara lain potensi penggunaan B40 pada kapal-kapal militer serta upaya yang dilakukan Indonesia dalam mendorong penggunaannya, mengingat Indonesia dan Malaysia adalah termasuk produsen dan eksportir Sawit dalam skala besar.

"BKI akan senantiasa melakukan peningkatan keterlibatan di dalam forum Internasional untuk menyelaraskan industri maritim nasional dengan regulasi yang ada serta menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi Nasional," tandasnya. 

Sebelumnya, pemerintah menerapkan mandatori penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati (fatty acid methyl ester/FAME) atau Biodiesel B50 untuk menghentikan impor solar mulai tahun 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, saat menjadi pembicara utama dalam forum Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025), menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mencapai kedaulatan energi nasional dengan menghentikan impor solar mulai 2026.

"Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, sudah diputuskan bahwa 2026, insya Allah akan kita dorong ke B50, dengan demikian tidak lagi kita melakukan impor solar ke Indonesia," tegas Bahlil dikutip dari Antara, Jumat (10/10/2025).

Menurut Bahlil, keputusan ini merupakan langkah strategis sekaligus bentuk keberpihakan negara terhadap kemandirian energi.

Program B50 akan menggantikan seluruh kebutuhan solar impor yang selama ini masih menekan devisa negara.

"Ini adalah sebuah keputusan strategis dan bentuk keberpihakan negara terhadap kedaulatan energi kita. Kita tidak bisa terus bergantung pada impor yang menguras devisa dan rentan terhadap gejolak harga global. Dengan B50, kita maksimalkan potensi sawit dalam negeri, kita perkuat ekonomi petani, dan yang terpenting, kita pastikan ketahanan energi nasional berada di tangan kita sendiri. Ini adalah langkah menuju kemandirian sejati," ujar Bahlil.

Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan biodiesel selama periode 2020-2025 telah menghemat devisa hingga 40,71 miliar dolar AS.

Dengan penerapan B50 pada 2026, potensi penghematan tambahan diproyeksikan mencapai 10,84 miliar dolar AS hanya dalam satu tahun.

Secara teknis, program B50 dirancang untuk menutup sisa impor solar yang masih tersisa di bawah kebijakan B40 saat ini.

Pada 2025, impor solar diperkirakan mencapai 4,9 juta kiloliter atau 10,58 persen dari total kebutuhan nasional.

Implementasi B50 akan menghilangkan ketergantungan tersebut dan menjadikan pasokan solar sepenuhnya berasal dari sumber daya domestik.