Hitungan Buruh Sebesar Ini Biaya Pengeluaran Pekerja di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Kebutuhan pada upah/gaji yang cukup kembali menjadi topik pembahasan masyarakat luas di media sosial, termasuk di antara lulusan baru (fresh graduate).

Seorang lulusan baru (fresh graduate) di Cipinang, Jakarta Timur, Fina (24) mengungkapkan sempat mematok pengajuan gaji setara UMR saat melamar pekerjaan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta Selatan.

Namun, seiring berjalannya waktu, dengan kebutuhan yang meningkat sebagai warga Jakarta, Fina mengaku semakin sulit untuk menghabiskan gaji UMR sesuai dengan kebutuhannya.

“Untuk cukup atau tidaknya itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing, karena seperti yang kita tahu, semakin lama ini semakin banyak Gen Z yang juga membiayai orang tuanya di rumah,” cerita Fina kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

"Bagi saya, di saat itu, untuk memenuhi kebutuhan di Jakarta memang cukup sulit terlebih situasi ekonomi dan inflasi semuanya naik. Maka untuk saya bisa bertahan hidup (dengan gaji UMR) tidak cukup,” ia menambahkan.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Mirah Sumirat juga menilai besaran upah UMR di Jakarta belum cukup untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat terutama bagi mereka yang sudah memiliki keluarga.

Kalau dari sisi realita yang ada, nilai dari pada Upah Minimum Provinsi Jakarta tidak cukup,” ujar Mirah kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat pekan ini. Mirah menjelaskan, biaya sewa di Jakarta sudah terbilang tinggi. Adapun biaya kebutuhan utama lainnya yaitu pangan, listrik, hingga internet.

"Kalau kita hitung untuk makan saja per hari, misalnya sekitar 10.000. Tetapi kita ketahui bahwa suatu individu harus makan 3 kali sehari…jadi sudah ada Rp30.000.

Kemudian dikali 30 hari sudah Rp900.000. Lalu mereka harus membayar kontrakan yang rata-rata sudah mencapai Rp 1,9 jutaan. Belum lagi kemudian mereka harus membayar listrik dan internet yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari,” jelasnya. Adapun biaya lainnya yaitu transportasi untuk ke kantor/tempat bekerja yang harus dikeluarkan setiap harinya.

"Ada biaya yang harus dikeluarkan para pekerja yang berdomisili cukup jauh dari Jakarta, misal Bekasi dan Tangerang…mereka rata-rata mungkin menghabiskan uang sekitar Rp500.000 per bulan untuk transportasi,” lanjutnya.

"Dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk hidup di Jakarta, maka dari itu UMR belum cukup (untuk kebutuhan hidup). Kecuali Pemerintah mengakomodir misalnya listriknya gratis,” tambah dia.

Senada, pengusaha juga melihat nilai UMR di Jakarta relatif cukup tinggi dibanding daerah lain di Indonesia.

Namun, bila dibandingkan dengan biaya hidup riil yang mencakup biaya sewa, transportasi, dan konsumsi harian, masih ada beberapa pekerja yang kesulitan menggunakan pendapatan utamanya untuk gaya hidup yang bebas, terlebih bagi mereka yang sudah memiliki keluarga.

"UMR saat ini mungkin cukup untuk bertahan hidup, namun belum tentu cukup untuk meningkatkan taraf hidup. Maka itu, HIPMI mendorong pendekatan baru dalam menetapkan UMR, yang tidak hanya berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga didasarkan pada survei biaya hidup nyata (real cost of living) di wilayah urban seperti Jakarta,” kata Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira kepada Liputan6.com dalam keterangan terpisah di Jakarta, Jumat (25/4).

Angga melihat, ada variasi kepatuhan pada penyaluran upah yang sesuai UMR di kalangan pelaku usaha, terutama di sektor informal dan UMKM.

"Berdasarkan data dan observasi kami, mayoritas perusahaan besar dan menengah cenderung mematuhi UMR karena pengawasan dan sistem SDM mereka lebih mapan,” paparnya.

"Namun, di sektor informal dan UMKM, masih banyak yang belum mampu atau belum patuh, karena terbentur daya bayar yang rendah, tekanan biaya operasional, dan minimnya insentif dari pemerintah,” ungkap Angga.

Karena itu, HIPMI mendorong agar pemerintah melakukan dua penanganan pada isu seputar upah di Jakarta. 

Pertama, memberikan insentif atau subsidi upah bagi UMKM, misalnya melalui pemotongan pajak atau dana pelatihan produktivitas.

"Meningkatkan ekosistem wirausaha dan ketenagakerjaan digital agar fresh graduate tak hanya bergantung pada lowongan kerja konvensional seperti PPSU, tapi bisa menciptakan usaha atau masuk ke sektor digital dan kreatif,” lanjut Angga.