Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) tekankan pentingnya penguatan peran organisasi internasional dalam menghadapi tantangan global di tengah tantangan global yang semakin tinggi didorong oleh perubahan kebijakan perdagangan.
Hal ini mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), termasuk di dalamnya Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, yang diselenggarakan pada 22-26 April 2025 di Washington D.C., Amerika Serikat. Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut.
Pada forum tersebut, mewakili negara kawasan IMFC, Gubernur BI menyuarakan pentingnya tiga hal dalam menghadapi tantangan global. Pertama, menegaskan perlunya peran aktif organisasi internasional, terutama IMF, untuk secara tegas menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan.
“Sebagai lembaga yang mewakili suara kolektif dari 191 negara anggota, IMF memiliki peran strategis dalam menyampaikan sikap yang tegas, terutama dalam merespons tantangan bersama yang dapat mengancam stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global,” ujar dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (26/4/2025).
Kedua, sebagaimana disuarakan pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-12 pada 10 April 2025 di Kuala Lumpur, BI menyampaikan ASEAN berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan rule-based.
BI menyambut baik guidance IMF dalam mendorong intraregional trade, diversifikasi pasar ekspor, integrasi pasar modal, dan reformasi struktural untuk mendorong permintaan domestik.
Ketiga, BI menyambut baik upaya IMF dalam meningkatkan surveilans yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara.
BI menyampaikan pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF/bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, serta melindungi dari meningkatnya guncangan kebijakan global yang tidak terduga.
BI juga menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota guna memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga berbasis kuota.
Sepakat Perkuat Kerja Sama
Dalam merespons kondisi ekonomi global tersebut, pada pertemuan G20, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20, sepakat untuk terus memperkuat kerja sama dan koordinasi mengatasi tantangan global.
Negara G20 mendiskusikan berbagai isu global seperti dampak tarif AS terhadap perekonomian serta respons kebijakan yang diperlukan, memperkuat arsitektur keuangan internasional melalui reformasi Multilateral Development Bank (MDB) dan meningkatkan keberlanjutan tingkat utang, serta mendorong pertumbuhan dan produktivitas di negara berkembang, khususnya di kawasan Afrika.
Selanjutnya, dalam pertemuan IMF, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati Global Policy Agenda (Agenda Kebijakan Global) IMF yang mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah tingginya ketidakpastian global. Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, IMF merekomendasikan tiga kebijakan utama.
Pertama, menyelesaikan ketegangan perdagangan secepat mungkin melalui kesepakatan antar negara utama, penurunan hambatan dagang, serta menciptakan sistem yang stabil dan adil agar manfaat perdagangan tersebar secara merata.
Kedua, menjaga stabilitas dengan memperkuat kondisi fiskal dan moneter, termasuk meningkatkan efisiensi belanja, memastikan independensi bank sentral, dan memperkuat pengawasan sektor keuangan. Ketiga, mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural dan integrasi ekonomi serta keuangan yang lebih dalam.
BI Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 2,9%, Imbas Perang Dagang
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk 2025 menjadi 2,9%, turun dari estimasi sebelumnya yang mencapai 3,2%. Proyeksi untuk tahun 2026 juga mengalami penurunan, dari 3,1% menjadi 2,9%.
Revisi ini dilakukan karena ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang mengarah pada kebijakan tarif yang semakin meningkat dan berdampak pada ekonomi global.
"Kami perkirakan akan menurun. Perkiraan kami sejauh ini perekonomian dunia akan menurun. Yang perkiraan sebelumnya adalah 3,2% menjadi 2,9% untuk tahun 2025. Sementara itu untuk tahun 2026 akan menurun dari 3,1% menjadi juga 2,9%," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (23/4/2025).
Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk 2025 menjadi 2,9%, turun dari estimasi sebelumnya yang mencapai 3,2%. Proyeksi untuk tahun 2026 juga mengalami penurunan, dari 3,1% menjadi 2,9%.
Revisi ini dilakukan karena ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang mengarah pada kebijakan tarif yang semakin meningkat dan berdampak pada ekonomi global.
"Kami perkirakan akan menurun. Perkiraan kami sejauh ini perekonomian dunia akan menurun. Yang perkiraan sebelumnya adalah 3,2% menjadi 2,9% untuk tahun 2025. Sementara itu untuk tahun 2026 akan menurun dari 3,1% menjadi juga 2,9%," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (23/4/2025).
Ketidakpastian Pasar Keuangan Global
Perry menuturkan, ketidakpastian yang tinggi di pasar keuangan global dipicu oleh ketegangan ini. Yield treasury Amerika Serikat mengalami penurunan, diiringi dengan penurunan nilai dolar (DXY). Hal ini mempengaruhi aliran modal global, yang kini lebih berhati-hati dan cenderung mencari aset yang lebih aman.
"Tadi kami sampaikan juga dampak di pasar keuangan itu ada penurunan dari yield treasury maupun dari sisi pelemahan DXY. Nah bagaimana dampaknya? Tentu saja dampak dari fragmentasi ekonomi global kebijakan tarif ini tidak hanya berdampak pada berbagai negara termasuk Indonesia baik dari jalur perdagangan trade channel maupun dari jalur keuangan," ujarnya.
Menurut Perry, fenomena ini berimbas pada preferensi risiko investor global yang semakin menurun. Investasi keluar dari pasar negara berkembang (emerging markets) dan beralih ke ekonomi yang dianggap aman, seperti Eropa, Jepang, dan aset safe haven lainnya, seperti emas.
"Yang menjadi safe haven aset tidak hanya fixed income global bond di ekonomi Eropa dan Jepang tapi juga emas. Inilah yang terjadi," katanya.