Gara-Gara Tengkulak, Pertanian Indonesia Susah Maju

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Pangan melihat masalah penyebab tidak maksimalnya produktivitas pertanian di Indonesia. Selain rendahnya hasil panen, ternyata middleman atau tengkulak menjadi salah satu faktornya.

Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga, Kemenko Pangan, Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan produktivitas pertanian RI cukup rendah sebelum dilakukan intervensi. Pada saat yang sama, ada masalah rantai pasok.

"Ya, tentu saja itu salah satu kunci kenapa memang dunia pertanian kita tidak produktif, karena memang bukan hanya soal produktivitas yang rendah, tapi juga memang supply chain kita itu banyak masalah," ungkap Bara usai menghadiri Indonesia Connect by Liputan6, di SCTV Tower, Jakarta, ditulis Jumat (20/6/2025).

Dia mengatakan keterlibatan tengkulak dalan rantai pasok menjadi salah satu masalah. Tengkulak sering memainkan harga dengan tidak wajar.

"Ya, sehingga memang karena banyak masalah itu, seringkali misalnya harga itu jatuh dengan tidak wajar, atau kemudian naik dengan tidak wajar," tegas dia.

Bara mengatakan Kemenko Pangan sudah melakukan penyederhanaan rantai pasok untuk mendukung produktivitas pertanian RI. Salah satunya melalui pemangkasan distribusi pupuk bersubsidi.

"Contohnya soal distribusi pupuk bersubsidi, karena petani kita sangat menggantungkan kepada pupuk bersubsidi. Yang dulu itu harus ada approval dari 140 institusi, dikumpulkan oleh Presiden beberapa yang lalu. Itu sudah kita pangkas," ungkapnya.

Anak buah Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan ini menyampaikan mandat penyaluran pupuk subsidi diberikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero). Usai disederhanakan, BUMN Pupuk itu bisa langsung mengirim pupuk subsidi ke petani.

"Nah, sekarang dengan Inpres (Instruksi Presiden) baru itu, diberikan otoritas kepada Pupuk Indonesia untuk langsung menyalurkan pupuk bersubsidi langsung kepada petani ke desa-desa," kata dia.

"Jadi tidak perlu lagi approval dari macam-macam, dari Kementerian Petanian, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan segala macam. Itu sudah kita pangkas, streamlining itu juga salah satu bagian dari misi penting kita," tandasnya.

Sebelumnya, Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap distribusi pupuk yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama di sektor pertanian, Komisi IV DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi. Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan DPR dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, sekaligus Ketua Panja Panggah Susanto, menyatakan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam membenahi persoalan distribusi pupuk, dengan menyederhanakan pelibatan pihak-pihak terkait. Kini, tanggung jawab distribusi hanya diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia.

"Kalau dulu banyak sekali pihak yang ikut dalam pendistribusian dan perencanaan pengadaan pupuk subsidi, sekarang hanya diberikan tanggung jawab itu kepada Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia,” ujar Panggah dikutip Kamis (1/5/2025).

Panggah menjelaskan bahwa Panja tersebut akan fokus mengawasi rantai distribusi pupuk bersubsidi dari hulu hingga ke petani. Termasuk di dalamnya adalah pengecekan langsung ke pabrik produsen, distributor, kios pengecer, hingga ke tangan petani, guna memastikan ketepatan waktu, jumlah, dan harga.

“Titik dari pengawasan kita adalah tentu saja kita tinjau beberapa pabrik mengenai kesiapan produksi dan permasalahan di lini pabrik. Berikutnya juga kunjungan ke distributor dan pengecer, dan tentu saja kita akan memantau pelaksanaan di tingkat petani,” ujarnya.

“Kita harapkan tidak ada lagi masalah seperti pupuk langka, pupuk hilang, atau prosedur yang menyulitkan petani seperti kartu tani. Sekarang cukup dengan KTP. Kita ingin subsidi ini benar-benar sampai ke petani dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga,” tutupnya.