Gara-Gara Bahlil, Prabowo Hampir Tunjuk Zulhas Jadi Menko Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan bercerita, dirinya di masa awal Kabinet Merah Putih hampir saja ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemungkinan itu bisa terjadi lantaran ada campur tangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Kisah itu diceritakan Menko Zulhas saat berbicara soal kinerja Kemenko Pangan dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (21/10/2025).

Zulhas mengatakan, mulanya Prabowo yang baru saja menjadi presiden terpilih meminta Bahlil untuk menjadi Menko Ekonomi. Hanya saja, Ketum Partai Golkar tersebut menolak dan mengarahkan pilihannya kepada Zulhas.

"Saya buka rahasia sedikit. Sebetulnya pak Bahlil ditawari Menko Ekonomi. Tapi pak Bahlil kan canggih ya, dia lempar batu. Jangan pak, jangan saya, itu pak Zul aja. Itu mantan Mendag, mantan Menteri Kehutanan, mantan Ketua MPR juga. Jadi kalau Menko, cocok itu pak Zul. Lempar ke saya," kata Zulhas sambil bercerita.

Gara-gara permintaan itu, Prabowo lantas menyodorkan surat kepada Zulkifli Hasan untuk menjadi Menko Perekonomian. Namun dengan jurus lobinya, Zulhas pada akhirnya bisa mendapat tugas sebagai Menko Pangan.

"Maka dua hari sebelum pelantikan, pak Dasco suruh saya teken sebagai Menteri Ekonomi. Tapi kan masih (sisa) dua hari, saya ngadep sama Presiden terpilih. Pak, boleh enggak pak saya usul, kalau boleh. Saya enggak pernah minta pak, baru ini. Kalau boleh pak, saya di bidang pangan. Alhamdulillah dipercaya beliau, dikasih bidangnya pangan," tuturnya.

Menko Pangan jadi pilihan akhir Zulhas lantaran dirinya punya janji kepada sang ayah, untuk lebih menjamin kehidupan para petani.

"Kenapa? Ini janji sama ayah saya pak. Saya ini dari keluarga petani. Jadi kalau di kampung kami setiap hari sholat ke masjid. Jadi kalau pulang dari masjid, bapak saya selalu bilang, tuh lihat saudara-saudara kamu, pergi gelap, pulangnya gelap, badannya gelap, yang ketiga rezekinya gelap," bebernya.

"Bapak saya bilang, walaupun bapakmu susah, kamu sekolah. Tapi nanti kalau udah berhasil ingat, bantu nih saudara-saudara kamu," pungkas Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut Indonesia berhasil menekan impor beras, hingga mencapai surplus 4 juta ton dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Zulhas menekankan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif antara kementerian dan lembaga yang bercita-cita mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

"Tahun lalu, kita impor 4,52 juta ton beras. Tahun ini nol persen impor. Produksi kita tumbuh 12,4 persen, diperkirakan mencapai 34 juta ton," ujar Zulhas dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025).

Ia menegaskan bahwa hingga Desember 2025, pemerintah tidak akan melakukan impor beras. Oleh karena itu, Indonesia bisa disebut telah mencapai swasembada beras dalam waktu yang sangat singkat.

Lebih lanjut, selama masa pemerintahan Prabowo, nilai tukar petani naik dari 116 menjadi 124,36. Menurutnya, angka ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Petani saat ini, kata Zulhas, menjadi lebih sejahtera lantaran terjadi peningkatan produksi dan juga adanya kenaikan harga gabah kering panen (GKP) dari Rp6.000 per kilogram, menjadi Rp6.500 per kilogram.

"Harga gabah tidak ada di bawah Rp6.500, bahkan di atas. Artinya, petani punya keuntungan lebih, itu baru harga. Produksi naik, naiknya 13 persen, surplus 4 juta ton. Produksi naik 4 juta ton, maka petani tambah keuntungan," paparnya.

Zulhas menyebut, tim pangan nasional telah bergerak cepat menjaga produksi, distribusi, hingga harga pangan. Ia menyampaikan bahwa Kemenko Pangan hanya berperan sebagai orkestrator kebijakan, memastikan setiap program kementerian dan lembaga berjalan selaras dan berdampak langsung ke petani dan masyarakat.

Selama satu tahun kepemimpinannya, Kemenko Pangan telah mengoordinasikan 7 Instruksi Presiden (Inpres), 6 Peraturan Presiden, 3 Keputusan Presiden (Keppres) dan 2 Peraturan Pemerintah yang berfokus pada kedaulatan pangan, pengendalian harga, waste to energy, kemandirian energi dan penguatan ekonomi petani.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mendapatkan tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai Ketua Komite Pengarah (Komrah).

Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat wawancara bersama Djati Darma-Liputan6 SCTV, dikutip Selasa, (21/10/2025).

Zulkifli telah mendapatkan amanah untuk menjalankan kebijakan di sektor pangan termasuk program makan bergizi gratis (MBG). Target program MBG itu menyasar 82 juta penerima manfaat. "Program Makan Bergizi Gratis itu ada Kepres (keputusan presiden-red) kepada saya. Pengelolaan dapat berjalan baik dan lancar, serta 82 juta penerima dapat tercapai,” ujar dia.

Selain itu, ia juga juga mendapatkan tugas menyelesaikan pembentukan koperasi desa merah putih sekitar 82 ribu. Zulkifli juga menangani proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy di 34 provinsi.

Kini ia juga mendapatkan tugas baru sebagai Ketua Komite Pengarah (Komrah) dalam mengembangkan nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca. Hal ini setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 110/2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.   

Zulkifli mengatakan, transaksi karbon memiliki potensi menghasilkan uang untuk membenahi taman nasional dan menjaga hewan yang terancam punah. Akan tetapi, potensi transaksi karbon untuk menghasilkan uang dinilai masih rumit sehingga perlu disederhankan sehingga optimal hasilnya.

"Saya baru dapat tugas lagi sebagai Komrah untuk karbon trading. Nilai ekonomi karbon. Kita punya taman nasional, harimau di Sumatra, punya gajah, orang utan di Kalimantan, ini kurang dana, kurang terurus. Taman nasional rusak, harimau terancam punah, gajah hampir hilang, badak cula mau punah.Kita kurang uang. Ada uang untuk karbon trading tapi rumit, berputar-putar. Kita permudah,” ujar dia.