Fakta-Fakta Terbaru Kanal Lapor Pak Purbaya yang Diluncurkan Menkeu Purbaya

Liputan6.com, Jakarta - Baru menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa kerap membuat gebrakan, salah satunya meluncurkan kanal pengaduan publik bernama “Lapor Pak Purbaya”, yang bisa digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan seputar layanan pajak dan bea cukai.

Kanal ini dapat diakses dengan mudah melalui WhatsApp di nomor 082240406600. Cukup kirim pesan, dan aduan akan diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh tim terkait.

"Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai bea cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun, dan bea cukai. Karena hari ini nanti staf saya sudah ada yang standby di sana," kata Purbaya saat ditemui di Kantor DJP, dikutip Minggu (26/10/2025).

Langkah ini menjadi tanda keseriusan Purbaya dalam membenahi dua sektor yang kerap menuai kritik. Ia ingin membangun sistem keuangan negara yang lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap aspirasi publik.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran di dua instansi tersebut.

Berikut kabar terbaru mengenai kanal "Lapor Pak Purbaya", dirangkum Liputan6.com, Minggu (26/10/2025):

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejak diluncurkan, jumlah laporan yang masuk melalui saluran WhatsApp Lapor Pak Purbaya terus bertambah, menunjukkan tingginya partisipasi publik dalam melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan instansi keuangan negara.

"Jadi, lapor LPP pada 20 Oktober pukul 8 pagi yang masuk melalui Whatsapp LPP sebanyak 28.390. Oh ternyata melambat ya growth-nya ya? Melambat growth-nya ya? Sudah diverifikasi sebesar sebanyak 14.025 laporan. Ada 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, 12.000 lain-lain,” ujar Purbaya dalam Media Briefing, Jumat (24/10/2025).

Purbaya menjelaskan, dari ribuan laporan tersebut, sebagian besar telah diverifikasi dan sedang dalam proses tindak lanjut. Ia menegaskan, proses verifikasi dilakukan secara independen oleh Inspektorat Jenderal agar laporan dapat ditangani secara objektif.

"Tindak Lanjut aduan pada periode 17 Oktober ada beberapa ini ya, sekarang kita cek ya, ada aduan yang tidak benar yaitu tidak benar bahwa Bea Cukai yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari ternyata bukan Bea Cukai,” kata Purbaya.

Menkeu Purbaya menyadari kendala verifikasi aduan dalam layanan Lapor Pak Purbaya. Ternyata, masyarakat pelapor takut untuk ditelpon balik.

Sudah lebih dari 15 ribu aduan yang masuk melalui pesan WhatsApp Lapor Pak Purbaya sepekan lalu. Hanya saja, ada kendala dalam proses verifikasi aduan tersebut.

"Ada kelemahan dari saya rupanya yang saya baru sadari tadi. Itu kalau ditelepon mereka enggak mau angkat telepon," ungkap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025) malam.

Dia meyakini, masyarakat takut menjawab telepon verifikasi itu karena tidak mengetahui identitas resmi. Maka, pihaknya akan mengumumkan nomor resmi yang akan digunakan sebagai sarana verifikasi aduan di Lapor Pak Purbaya.

"Saya yakin mereka takut karena mereka enggak tahu yang menelepon ini siapa. Nanti besok (Jumat, 24 Oktober 2025) akan saya umumkan kalau saya menghubungi pakai nomor telepon apa," tuturnya.

Menkeu Purbaya membacakan sekitar 3 keluhan yang masuk. Keluhan itu berkaitan dengan kinerja Bea Cukai, seperti jual-beli pita cukai, hingga penindakan rokok ilegal yang dinilai tidak tepat.

Purbaya berharap, keluhan-keluhan yang masuk dan ditindaklanjuti bisa memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

"Saya harapkan dengan begitu nanti governance culture dari pemerintah atau Bea Cukai bisa berubah," ia menambahkan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bakal menindaklanjuti aduan soal premanisme oknum di salah satu kantor pelayanan pajak (KPP), yang diterima lewat kanal WhatsApp Lapor Pak Purbaya.

Bimo mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memerintahkan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) DJP untuk menindaklanjuti pengaduan, terkait premanisme oknum accoun representative (AR) di KPP Pratama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. 

"Saya sudah mendapat laporan bahwa karena informasi yang disampaikan melalui WhatsApp itu sangat terbatas, artinya kan kami harus mengklarifikasi dan mengkonfirmasi ke si penyampai informasi. Ini tentu kita musti praduga tak bersalah," ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (20/10/2025).

"Harapannya, mudah-mudahan dari si pelapor bisa masuk ke sistem whistleblow kita, menunjukan AR yang disebut preman itu yang mana dan atas indikasi apa, sehingga itu disimbolkan premanisme," ujar Bimo.