Fahri Hamzah Usul Bentuk Lembaga Khusus Penyalur Rumah Subsidi, Disebut "Bulog Papan"

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk menyalurkan rumah subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO) tanpa orientasi keuntungan. 

Usulan ini disampaikan sebagai upaya menekan harga rumah subsidi agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Menurut Fahri, Indonesia memerlukan lembaga seperti Perum Bulog, tetapi difokuskan pada sektor perumahan. Ia menyebut lembaga ini sebagai “Bulog Papan”, yang bertugas menjadi off-taker dalam distribusi rumah subsidi.

Wamen Fahri mencontohkan negara seperti Singapura dan Turki yang telah berhasil mengelola sektor perumahan rakyat melalui peran aktif negara.

Meski saat ini sudah ada Perum Perumnas yang memiliki tugas serupa, Fahri menilai kinerjanya belum optimal.

"Tapi gara-gara Perumnas mungkin cari untung terlalu banyak begitu ya, lama-lama dia tinggalkan perumahan rakyat,” ujarnya.

Bisa memangkas Harga Rumah Subsidi

Fahri menegaskan, keberadaan lembaga non-profit seperti yang diusulkan dapat memangkas harga rumah subsidi secara signifikan. Terlebih, pemerintah saat ini sudah berkontribusi melalui penyediaan lahan dalam program 3 juta rumah.

"Kalau sudah tinggal biaya konstruksi berarti tinggal 50 persen harganya, kalau sudah 50 persen enggak perlu subsidi lagi. Tapi bisa juga dikasih subsidi kalau pemerintahnya mau,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kesuksesan Singapura atas berbagai kebijakannya dalam mengelola negara. Untuk itu, Pemerintah RI bakal mengadaptasikan beberapa kebijakan Singapura, semisal dalam membangun rumah dan mengelola dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Fund/SWF).

Pertama, Prabowo bakal menyontek inisiasi Pemerintah Si gapura memberikan rumah murah kepada warganya. Dia mengatakan, inisiatif ini juga merupakan kelanjutan dari apa yang telah diterapkan oleh Presiden RI sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

"Saya pikir Singapura telah menginisiasi sangat banyak kebijakan. Pertama, perumahan untuk seluruh penduduk Singapura, di mana kita ingin meneruskan inisiatif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Kita akan kebut," ujarnya.

Pada tahap awal, Prabowo bakal membangun 1 juta rumah subsidi murah dalam bentuk vertikal (rusun) dan tapak di tahun ini. "Saya dengan bangga mengatakan, kita akan membangun 1 juta apartemen/perumahan tahun ini," serunya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan dana serta anggaran untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 350.000 unit rumah subsidi sudah tersedia.

Tambahan anggaran FLPP ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah bersubsidi berkualitas. Dengan dibangun pengembang dengan harga dan angsuran KPR yang terjangkau dan tetap selama masa tenor.

Sayangnya, Menteri PKP yang akrab disapa Ara ini tidak menyebutkan berapa nominal ketersediaan dana untuk pengadaan 350 ribu rumah subsidi tersebut.

"Saya sudah dapat dukungan 100 persen dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia serta DPR terkait anggaran FLPP untuk 350.000 rumah bersubsidi untuk masyarakat. Dananya (FLPP) sudah, programnya sudah ada," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/5/2025).

Menurut dia, pemerintah berkomitmen menyalurkan FLPP, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bantu MBR memiliki rumah bersubsidi yang layak huni, berkualitas serta angsuran KPR yang terjangkau.

Apalagi, FLPP yang merupakan bagian dari program 3 Juta Rumah mampu meningkatkan perekonomian, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Ara menilai, program pembangunan perumahan bakal turut menggerakkan ekonomi di tengah masyarakat. "Program perumahan itu membuka banyak peluang usaha di masyarakat mulai dari semen, pasir dan lapangan pekerjaan," ungkapnya.

"Dalam pembangunan rumah itu rata-rata-rata ada 5 orang pekerja konstruksi jadi bisa jika 350.000 rumah subsidi bisa menyerap 1,7 juta orang pekerja. Belum lagi supir, kernet serta usaha warung makan tentu akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia," bebernya

Untuk diketahui, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah berhasil merealisasikan penyaluran FLPP kuartal I 2025 yang mencapai 53.874 unit.

Jumlah realisasi FLPP pada triwulan pertama tahun ini naik 1.173,92 persen dari pencapaian kiartal I 2024, sebesar 4.229 unit rumah.

"Capaian FLPP ini merupakan capaian terbanyak untuk masyarakat dan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki Program 3 Juta Rumah yang pro rakyat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

"Tentu ini kabar baik bagi para pengembang perumahan apakah mereka siap untuk ready stock rumahnya atau tidak," pungkas Ara.