Erick Thohir Sambangi KPK, Bahas Masalah Ini

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas penguatan pengawasan ke perusahaan pelat merah. Mengingat, masih ada tanggung jawab besar dari Kementerian BUMN memastikan kinerja perusahaan negara.

Erick mengatakan, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara membutuhkan pengawasan yang ketat. Termasuk atas kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Ada penugasan dan pola kerja baru yang harus kami lakukan berdasarkan UU BUMN terbaru itu," kata Erick di Kantor KPK, Jakarta, ditulis Rabu (30/4/2025).

Meski ada Danantara, Kementerian BUMN masih punya peran, termasuk mengawasi dan menyetujui langkah-langkah BUMN.

"Dengan masih menguasai saham seri A, kami tak hanya punya peran untuk mendorong percepatan, tapi juga berperan dalam persetujuan deviden, merger, dan juga penutupan BUMN," tegasnya.

Erick mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan tinggi pada Danantara. Maka, sinergi dengan KPK menjadi satu upaya untuk meningkatkan pengawasannya.

"Karena tugasnya makin kompleks, termasuk mengawal harapan Presiden Prabowo agar BPI Danantara menjadi pengelola investasi yang sukses dan sehat," ucapnya.

"Maka kerjasama dengan KPK harus ditingkatkan dengan membangun sistem yang lebih ketat dan juga menyesuaikan dengan UU BUMN itu," sambung Erick.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick membawa hampir seluruh jajarannya di Kementerian BUMN. Termasuk Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dan Dony Oskaria.

Tak cuma itu, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari hingga sejumlah deputi pun diboyong Erick. Tim yang dibawanya itu bertemu dengan Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dan Johanis Tanak beserta jajaran.

"Kami berkoordinasi dalam rangka memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian BUMN. Kami memetakan strategi pencegahan dalam tiga tahapan, jangka pendek, menengah, dan panjang," tulisnya.

"Alhamdulillah, Kementerian BUMN telah menjalankan program Bersih-Bersih BUMN sebagai wujud nyata komitmen kami dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kami berharap, melalui kerjasama antara BUMN dan KPK, mampu menekan angka korupsi di Indonesia secara signifikan," tandas Erick.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melaksanakan acara town hall meeting di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4/2025). Turut hadir dalam acara tersebut Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri terkait.

Acara dimulai sekitar pukul 15.30 WIB, diikuti dengan sambutan dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Fiskal (BKPM) sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani.

Setelahnya, Prabowo diminta naik untuk memberikan arahan. Sayangnya, acara seketika dibuat tertutup dan tidak bisa diliput oleh pihak media.

Usai menunggu sekitar 2 jam, Prabowo pada akhirnya berkenan memberikan sedikit pernyataan kepada media pada pukul 18.00 WIB. Pada kesempatan itu, ia turut memberikan alasan mengapa arahannya kepada Danantara dibuat tertutup.

"Karena saya banyak negor juga direksi-direksi. Kan enggak enak melakukan itu di depan kalian," ujar Prabowo.

Lebih lanjut, RI 1 mengutarakan, dirinya memberi arahan agar BPI Danantara bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Lantaran badan baru yang membawahi seluruh perusahaan BUMN tersebut juga bertanggung jawab menjaga kekayaan negara.

"Tadi saya menyampaikan bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat," dia menegaskan.

Jika permintaannya diwujudkan, Prabowo Subianto yakin Danantara bakal menjadi aset yang luar biasa besar untuk Indonesia. Oleh karenanya, ia meminta pihak pengurus untuk meninggalkan praktik-praktik tak baik dalam mengurus aset negara ini.

"Saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien atau ada praktek-praktek yang enggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi," pintanya.