Mentan Amran Geram, 80% Beras SPHP Diduga Dioplos Bikin Negara Rugi Rp 2 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dugaan 80 persen beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dam Harga Pangan (SPHP) dioplos oknum tak bertanggung jawab. Hal itu berpotensi membuat negara rugi Rp 2 triliun per tahun.

Mentan Amran mengatakan, persoalan ini sudah ditangani oleh Satgas Pangan Polri. Dalam investigasinya, didapat sekitar 80 persen beras SPHP yang diguyurkan dioplos menjadi kemasan premium dan dijual dengan harga lebih tinggi.

"Nah, itu Satgas Pangan sudah turun. Ini menarik.Itu SPHP, menurut laporan dari bawah, pengakuan mereka. Ini tim yang bekerja secara tertutup. Itu 80 persen dioplos," kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Dia menemukan proses pengoplosan beras SPHP dilakukan usai beras tersebut sampai ke kios. Namun, hanya ada 20 persen yang berkualitas serupa, sisanya dioplos menjadi beras premium.

Dia pun menghitung potensi kerugian negara didapat dari adanya selisih harga jual dari subsidi yang diberikan pemerintah.

"Contoh, harga pemerintah ini kan diskon. Subsidi Rp 1.500 atau Rp 2.000. Setelah diserahkan ke kios, tidak ada instrumen untuk mengontrol mereka, yang dipajang adalah (hanya) 20 persen, yang 80 persen dioplos. Oplos jadi premium, naik Rp 2.000. Kalau 1,4 juta (stok beras subsidi) fikalikan 80 (persen) itu 1 juta ton, 1 juta ton dikalikan Rp 2.000 (selisih harga), Rp 2 triliun kerugian negara, satu tahun," bebernya.

Mentan Amran menduga ada keterlibatan pihak lain agar menjamin beras SPHP diguyurkan. Padahal, ada ketentuan khusus agar beras ini bisa diterjunkan ke pasaran

"Karena tidak mungkin dia bisa atur itu pedagang bicara. Yang tidak dapat lagi SPHP dia bicara dan ditopang oleh orang tertentu. Seakan-akan dia mengamati, dia mengaminkan bahwa SPHP dibutuhkan," kata Amran.

Lebih mengherankan lagi, permintaan beras SPHP muncul di kala stok beras di pasaran sedang tinggi. Misalnya stok beras di Cipinang yang sedang melebihi rata-rata hariannya.

"Yang menarik adalah SPHP diturunkan pada saat panen raya. Coba cek data, di Rakortas kami jelaskan. Ini tidak boleh terjadi, panen raya, kemudian diguyur SPHP, di Cipinang lagi, lagi puncaknya 50.000 ton per hari stok, tiba-tiba diguyur SPHP," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sebanyak 212 merek beras mulai dipanggil oleh Satuan Tugas Pangan. Menyusul temuan oplos beras dan diberi label yang tidak sesuai.

Mentan Amran sebelumnya mengungkap kerugian konsumen diperkirakan mencapai Rp 99 triliun. Penyebabnya, ada beras kualitas curah yang dijual dengan label beras medium maupun premium.

"Ada 212 merek, mulai hari ini pemanggilannya, sipanggil oleh Satgas Pangan, ada 212 merek, beras medium-premium harus ditindak. Kami beri kesempatan. Tapi mulai hari ini dilakukan pemanggilan. Kami koordinasi tadi malam (dengan) Satgas Pangan," kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Dia mengungkapkan praktik oplos beras yang dilakukan oknum merek tersebut. Amran menghitung ada selisih harga beras yang dijual dari kualitas yang diberikan ke konsumen.

Secata akumulasi, jumlahnya mencapai sekitar Rp 99 triliun atas hitungan potensi kerugian ekonomi masyarakat yang membeli beras tidak sesuai kualitasnya.

"Ini mengatakan premium, padahal beras curah.Ini mengatakan medium, padahal beras curah. Itu selisih Rp 3.000, Rp 4.000, Rp 2.000 per kilo. Dikali total itu Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun. Kerugian konsumen kita," tegas dia.