Ekonom Paparkan Kelemahan Kebijakan Kuota Impor, Bakal Tekan Daya Saing

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana menghapus kuota impor pada beberapa komoditas di Indonesia. Salah satu tujuannya untuk mengurangi risiko oknum yang mempermainkan kuota yang diberikan.

Lantas, apa kuota impor yang diberikan pemerintah kerap dipermainkan? Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita memberikan pandangannya. Dia melihat kuota impor bisa menjadi lahan bancakan pejabat dan pengusaha.

"Ada masalah juga di tataran ekonomi politiknya. Ini menjadi bancakan bagi pejabat, bagi pengusaha, fasilitas, dalam tanda kutip, facility entrepreneur. Yang memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk berbisnis dan berkembang begitu," kata Ronny saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/4/2025).

Dia menuturkan, kuota yang diberikan merupakan suatu pembatasan, sehingga ada pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lainnya merugi. Belum lagi, jika ada kesepakatan lain dibalik pemberian kuota impor.

"Pemerintah tunjuk si A dan we don't know what deal to make. Kita tidak tahu deal apa yang mereka buat atau siapa yang jadi supplier untuk mengimport dan sebagainya. Sehingga susah untuk dikontrol," terangnya.

Kelemahan kuota impor, kata Ronny, adalah sulitnya kontrol yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk soal proyeksi stok dalam negeri yang mengharuskan ditambahnya kuota impor untuk merespons hal tersebut.

Ronny memandang korupsi-kolusi yang dikhawatirkan dari pengaturan kuota impor itu akan memperburuk tingkat daya saing produk dalam negeri.

"Yang kedua masalah korupsi ini. Ini lahan bancakan juga. Buruknya tata kelola itu yang menjadi sebab dari korupsi-kolusi ini memperburuk competitiveness dari produk dalam negeri," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana yang cukup mengejutkan, menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas. Lantas, apa yang menjadi tujuannya?

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menyampaikan maksud dibalik rencana penghapusan kuota impor tersebut. Misalnya, melawan tindakan yang tidak bertanggungjawab.

Dia enggan ada pihak tertentu yang mempermainkan kuota impor tersebut. Ketika ada industri yang butuh bahan baku impor, maka bisa langsung mengajukannya ke pemerintah selaku regulator.

"Jadi contoh, misalnya butuh impor daging  beku, yang butuh industri, ya sudah industri aja yang impor. Gak usah ada pihak tertentu dikasih kuota, kemudian dia yang ngatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus, itu yang menurut pak Presiden tidak adil," kata Sudaryono, beberapa waktu lalu, ditulis Selasa (22/4/2025).

Dia khawatir ada pihak yang mempermainkan bahkan menjual kuota impor yang dimiliki. Meski begitu, dia tidak berbicara banyak apakah hal tersebut bersasarkan dengan temuannya selama ini.

"Kalau nanti orang dikasih kuota, dikasih kuota dia jualan lagi, dijual lagi, baru end-usernya tuh mungkin turunan ketiga keempat kan artinya ada penambahan harga. Nah disitu dianggap tidak efisien, toh impor," tuturnya.

Senada, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan maksud Presiden Prabowo agar tidak ada pihak tertentu yang mendapat keuntungan dari kuota impor.

"Ya, maksudnya dipermudah. Jadi, kalau memang sudah ada angkanya, tentunya berdasarkan neraca, kan ada neracanya. Neraca itu maksudnya lebih melindungi para petani dan peternakan," ungkapnya.

"Jadi, ada neraca komoditas. Ada angka-angka yang harus dihitung. Tinggal ini kan masalahnya siapa yang mengimpor itu kan kemarin. Maksudnya dibuka seluas-luasnya, jangan 1-2 perusahaan saja. Maksudnya Pak Presiden itu," dia menambahkan.