Ditanya Soal Anggaran IKN pada 2026, Begini Respons Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum terlalu yakin soal alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2026. 

Saat diminta keterangan perihal itu, Sri Mulyani sempat menanyakan kepada timnya soal porsi anggaran IKN pada tahun depan. Usai mendapatkannya, ia belum membeberkan lebih detil soal rincian besarannya. 

"Untuk IKN, saya mungkin cek dulu ya. Oh, Rp 6,3 triliun, kalau enggak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Terpisah, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyatakan, seluruh tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah rampung, termasuk aspek penganggaran. 

Pembangunan tahap kedua merupakan kelanjutan dari tahap pertama, dan akan difokuskan pada pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.

"Semua tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah selesai termasuk penganggaran, yang merupakan rangkaian kelanjutan dari pembangunan tahap kesatu. Pembangunan tahap kedua akan dimulai dengan proses lelang yang akan dilakukan pada awal Agustus 2025," terang Basuki beberapa waktu lalu. 

Per Juli 2025, sebanyak 1.170 karyawan Otorita IKN telah resmi berpindah dan menempati hunian ASN di beberapa tower hunian ASN. Selain itu, tercatat 109 karyawan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah bekerja dan tinggal di kawasan IKN. 

Kehadiran ASN juga diperkuat dengan perpindahan karyawan dari berbagai lembaga negara dan kementerian, seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk balai-balai teknis di bawah Kementerian PU.

Basuki juga menegaskan, proses pemindahan ASN akan terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah disusun pemerintah.

"Kementerian PANRB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara," ungkap Basuki.

Di sisi lain, PT Brantas Abipraya (Persero) juga target menuntaskan pembangunan Bandara VVIP di IKN secara keseluruhan pada Agustus 2025. Adapun pembangunannya telah dimulai sejak 2023 lalu. 

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana menjelaskan, pembangunan Bandara VVIP ini mencakup runway sepanjang 3.000 meter dengan lebar 45 meter, apron seluas 102.150 meter persegi, dua taxiway masing-masing 180 x 30 meter, serta terminal VIP dan VVIP seluas total 7.350 meter persegi. 

"Dengan spesifikasi tersebut, bandara ini mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777-200 ER dan Airbus A380, sekaligus menghadirkan efisiensi dan keamanan tingkat tinggi bagi pergerakan pejabat negara," terangnya dalam kesempatan terpisah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memuji Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) yang telah meninggalkan beberapa warisan kepada pemerintahan yang kini dipimpinnya, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program hilirisasi.

Prabowo mengatakan, Jokowi merupakan Presiden RI yang telah membangun berbagai infrastruktur penting demi meningkatkan konektivitas antar sentra-sentra ekonomi.

Jokowi juga disebutnya telah memimpin Indonesia di saat kritis pada masa pandemi Covid-19. Sehingga jadi salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi.

"Keluar dari kesulitan ekonomi, dan juga beliau merintis pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, dan meletakan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia," ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).

Selain itu, ia menilai transisi pemerintahan dari era Jokowi kepada dirinya pun berjalan mulus. Sebagai pertanda bahwa demokrasi di Indonesia sudah matang.

"Transisi pemerintahan dari Jokowi ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik. Yang diakui dunia, lancar, dan sangat baik, adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat," tuturnya.