Dedi Mulyadi Teken MoU Penyediaan 15.000 Rumah Pertama bagi Warga Jawa Barat

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna mendorong 15.000 unit rumah pertama bagi warga Jawa Barat. Program ini turut didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Dedi Mulyadi berharap kepada para pemerintah daerah (pemda) agar dapat mendukung pihak BPS untuk dapat melakukan pengkinian data warganya, minimal dua kali dalam setahun.

Dalam konteks ini, ia menekankan kepada warga Jawa Barat bahwa rumah jadi hal yang utama dibandingkan aspek lainnya. Namun, KDM mengingatkan bahwa perlu dipertimbangkan juga mengenai dampak keberlangsungan perekonomian warganya apabila menempati rumah baru.

"Saat ini kami tengah menyiapkan program pendirian rumah panggung pada daerah-daerah rawan banjir, seperti di Karawang, Sukabumi, maupun Bekasi. Tidak tidak mudah bagi masyarakat untuk berpindah dan menempati rumah barunya, sedangkan sebelumnya sudah terbiasa mencari penghidupan di situ. Perlu juga diperhatikan agar perekonomiannya tetap bergerak," ungkapnya dalam pernyataan tertulis, Jumat (6/6/2025).

Target Penyaluran Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menambahkan, Pemerintah RI optimistis dalam pemenuhan target penyaluran rumah di 2025. Terlebih saat ini ditambah dari yang sebelumnya 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah.

"Jika target Provinsi Jabar tercapai, dapat dibayangkan berapa banyak industri bergerak dalam membangun satu rumah," kata Menteri yang kerap disapa Ara tersebut.

Ara juga menyoroti tantangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengedukasi masyarakatnya terhadap jebakan pinjaman online maupun melalui rentenir.

"Ini tantangan bagi BPD setempat untuk dapat mengambil manfaat dan membangun potensi bisnis lainnya di bidang perumahan. Agar dapat meningkatkan laba perbankan serta mensejahterakan rakyatnya," imbuh dia.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi penyediaan rumah subsidi tertinggi hingga pertengahan 2025 ini. Dengan 24.595 unit rumah subsidi senilai lebih dari Rp 3 triliun.

Kabupaten Bekasi Jadi yang Tertinggi

"Dalam 10 tahun terakhir, Kabupaten Bekasi menjadi penyumbang terbesar dalam menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 34,8 persen (167.230 Unit)," terang Heru.

Lebih lanjut, Heru mencatat, hingga kuartal I 2025, penyaluran FLPP secara nasional mencapai 53.874 unit, meningkat lebih dari 1.1773,92 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Capaian ini yang kemudian mendorong pemerintah menaikkan kuota FLPP tahun ini menjadi 350.000 unit, tertinggi sepanjang sejarah FLPP.

"Perlu kami informasikan pula, sejak 20 Oktober 2024-3 Juni 2025, KPR subsidi untuk pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera FLPP telah terealisasikan sebanyak 181.617 unit rumah. Sedangkan capaian realisasi KPR Subsidi untuk pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera FLPP sejak 1 Januari-3 Juni 2025 telah tersalurkan sebanyak 140.802 unit rumah" urainya.