Dedi Mulyadi Setop 26 Tambang di Jabar, Bahlil Belum Tahu

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui ihwal penghentian sementara 26 tambang di Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi.

“Saya belum tahu, belum baca,” ucap Bahlil, Selasa (28/10/2025).

Pernyataan tersebut terkait dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menutup sementara tambang di Parung Panjang. Penutupan itu tertuang dalam surat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.

Penutupan sementara tambang Parung Panjang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 144/HUB.01.01.01/PEREK tentang Pengaturan Pembatasan Kegiatan Tambang dan Operasional Angkutan Barang di Wilayah Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg Kabupaten Bogor pada 19 September 2025.

Temukan lebih banyakPerlengkapan sepak bola

Adapun pelaksanaan tata kelola kegiatan tambang termasuk rantai pasok masih belum sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam SE dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutupan tambang sementara dilakukan sampai terpenuhinya ketentuan tersebut. Mamun, penutupan tambang ini lantas memicu aksi unjuk rasa, yang berlangsung di pertigaan Pasar Lebakwangi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin 29 September.

Dedi Mulyadi lantas menegaskan, kebijakan penutupan diambil untuk melindungi keselamatan warga, mempertimbangkan jumlah korban jiwa, serta merespon kerusakan infrastruktur akibat lalu-lalang truk tambang.

“Yang meninggal sudah hampir 115 orang, yang luka lebih dari 150 orang. Infrastruktur rusak. Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak, tidak ada yang demo? Yang demo siapa? Yang demo pasti yang berkepentingan terhadap siklus ekonominya,” ujar Dedi.

Dedi juga mendorong para pengusaha tambang untuk ikut bertanggung jawab dalam pembangunan jalan khusus angkutan tambang agar dampaknya tidak terus ditanggung warga.

“Ekonomi harus jalan, rakyat harus dilindungi, infrastruktur harus baik,” kata Dedi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi, Bahlil Lahadalia, menyebutkan pentingnya industrialisasi dan hilirisasi bagi kemajuan ekonomi nasional. Menurutnya, negara ini tidak akan maju tanpa mengembangkan sektor industri dan hilirisasi.

“Negara ini tidak akan pernah maju kalau tanpa industrialisasi dan hilirisasi. Kalau tidak, kita akan jadi negara dengan kutukan sumber daya alam,” ujar Bahlil dalam sebuah kesempatan.

Pernyataan itu, selaras dengan pandangan berbagai ekonom dunia seperti Dani Rodrik yang menilai industrialisasi adalah fondasi utama bagi transformasi ekonomi negara berkembang.

Bahlil mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam sektor nikel. Pada 2018, sebelum kebijakan ekspor dihentikan, nilai ekspor nikel Indonesia hanya mencapai USD 3,3 miliar.

Namun setelah kebijakan hilirisasi nikel dijalankan, nilai ekspor melonjak tajam menjadi USD 34 miliar pada 2023–2024.

Meski demikian, Bahlil menilai pelaksanaan hilirisasi di Indonesia masih belum sepenuhnya adil dan terencana.

“Hilirisasi yang kita bangun bukan by design, tiba-saat tiba akal. Negara lain seperti China, Korea, Jepang, mereka punya lembaga khusus di bawah perdana menteri atau menteri perencanaan. Indonesia belum punya struktur sekuat itu,” jelasnya.

Bahlil menyoroti persoalan energi dan pasokan gas alam yang menjadi tantangan utama dalam mendukung keberlanjutan hilirisasi di berbagai sektor industri.

Menurutnya, hilirisasi bukan hanya bicara peningkatan nilai tambah bahan baku, tetapi juga ketersediaan energi sebagai instrumen pendukung utama.

“Sekarang kita mendesain, neraca komoditas kita. Untuk gas 2027 itu kita akan surplus. 2025-2026, betul kita punya gas banyak tapi kita sudah marketnya sudah diteken 30 persen untuk ekspor,” ujar Bahlil.

Ia mencontohkan sejumlah proyek besar seperti Eni dengan kapasitas 1.000 mm, Mubadala tahap pertama sebesar 300 mm, serta proyek-proyek di Papua dan Jawa Timur yang akan menopang kebutuhan energi dalam negeri.