Dana Rp 200 Triliun Tak Bergerak, Menkeu Purbaya Siap Cabut dari Bank ‘Lemot’

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengirim sinyal tegas kepada perbankan pelat merah, terutama Bank Tabungan Negara (BTN), terkait rendahnya penyerapan dana pemerintah.

Ia menegaskan, dana Rp 200 triliun yang ditempatkan di lima bank BUMN akan dipindahkan bila tidak tersalurkan dengan optimal ke sektor riil.

"Alhamdulillah saya sebar di lima bank Rp 200 triliun itu di Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI rata-rata penyerapannya sudah lumayan deh kecuali BTN baru 19 persen, uangnya akan saya pindahin ke tempat lain nanti," kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jakarta, ditulis Selasa (4/11/2025).

Purbaya menyebut, rendahnya penyerapan dana di BTN mencerminkan lemahnya permintaan di sektor perumahan. Hal itu menjadi perhatian serius pemerintah karena sektor ini memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian, mulai dari industri bahan bangunan hingga tenaga kerja.

"Dia (Dirut BTN) bilang kami akan serap malah kurang, ternyata baru segini dia serap. Ini menggambarkan demand di sektor perumahan lemah sebetulnya, jadi saya pikir waduh gawat kita nih," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya memahami kondisi tersebut tak lepas dari daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya. Ia menilai, masyarakat cenderung menunda pembelian rumah karena ketidakpastian pendapatan pascapandemi dan perlambatan ekonomi global.

"Mungkin itu kan perlu ekonomi jalan dulu baru pelan-pelan dia tumbuh, jadi kita nggak bisa paksa orang beli rumah atau pinjem rumah ketika income-nya enggak jelas," ujarnya.

Menkeu Purbaya optimistis, dengan pergerakan ekonomi yang membaik, sektor perumahan akan kembali sehat secara bertahap pada 2026.

"Tapi dengan gerakannya seperti ini harusnya income akan balik secara bertahap 2026 saya pikir income dari sektor perumahan akan kembali sehat lagi," pungkasnya.

Sebelumnya diwartakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyoroti masih rendahnya penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Padahal, pemerintah telah menggelontorkan dana hingga Rp 200 triliun untuk memperkuat permodalan dan mendorong pemulihan ekonomi di sektor tersebut. Namun, kenyataannya, pertumbuhan kredit UMKM masih tertinggal dibandingkan sektor lain dalam industri keuangan.

"Memang pertumbuhan dari segi industri dan juga permintaan dan ekonomi di lapis yang dilayani oleh kelompok UMKM sampai belakangan ini memang lebih rendah daripada rata-rata," kata Mahendra saat ditemui usai menghadiri acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Menurut Mahendra, perlambatan ini mencerminkan lemahnya permintaan dari sisi industri maupun pelaku ekonomi kecil yang menjadi target utama program pembiayaan.

Meskipun begitu, Mahendra optimistis bahwa tren perbaikan mulai terlihat di sektor riil. Ia menyebut beberapa indikator menunjukkan adanya pemulihan permintaan kredit, khususnya dari UMKM yang bergerak di sektor perdagangan dan manufaktur kecil.

"Tapi kita sudah mulai melihat adanya pemulihan di sektor riil yang terkait dengan pembiayaan UMKM itu sendiri kita harapkan bisa membaiknya," ujarnya

Selain faktor permintaan yang masih lemah, Mahendra mengungkapkan adanya persoalan struktural di sisi penyalur pembiayaan, khususnya di perbankan.

Kinerja pembiayaan di beberapa bank, terutama kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), masih menghadapi tantangan dalam membersihkan portofolio kredit macet. Hal ini menjadi salah satu penghambat utama dalam ekspansi kredit baru bagi UMKM.

"Ada elemen yang masih tersisa terkait dengan kondisi kinerja dari pembiayaan yang ada di berbagai bank, utamanya Himbara maupun BPD Ini yang perlu dipulihkan dengan antara lain langkah melalui hapus buku hapus tagih dari mereka yang masih ada dalam catatan di perbankan terkait," jelasnya.