Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan diutamakan pada delapan agenda prioritas.
"RAPBN 2026 kita utamakan pada 8 (delapan) agenda prioritas," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prioritas pertama, akan mewujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kemudian mencapai swasembada pangan terutama beras dan jagung, agar harga stabil, petani makmur, dan nelayan sejahtera.
"Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu, kita cetak sawah baru, salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, dukung bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah," ujarnya.
Untuk Lumbung Pangan dan Cadangan Pangan, Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk. Kemudian, untuk Bulog akan diperkuat, sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani dan penjaga daya beli masyarakat.
Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas akan ditingkatkan, harga energi dijaga, dan transisi menuju energi bersih dipercepat.
"Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan. Kita genjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi," ujarnya.
Prioritas Lainnya
Ketiga, Pemerintah akan bangun generasi unggul melalui Makan Bergizi Gratis (MBG). Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi terpenuhi. Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan di seluruh Provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri.
Keempat, Pemerintah akan mewujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing global. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, sekitar Rp757,8 triliun di tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah.
"Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara," ujarnya.
Prioritas Selanjutnya
Keenam, Pemerintah akan menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Desa kita bangun, koperasi kita bangkitkan kembali, usaha mikro, kecil, dan menengah kita berdayakan serta ekonomi lokal kita tumbuhkan. Desa menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.
"Ketujuh, kita perkuat pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan, bukan hanya militer, tapi juga ketahanan ekonomi, sosial, dan politik. Semua itu menjadi basis terwujudnya kesejahteraan rakyat," ujar Prabowo.
Kedelapan, Pemerintah akan mempercepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi.
Prabowo Bangun 1.100 Desa Nelayan di 2025, Bakal Diisi 10 Juta Orang
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk segera membangun 1.100 desa nelayan di tahun ini. Untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup bagi kelompok nelayan yang dianggap jadi tulang punggung perekonomian.
Prabowo mengatakan, dirinya ingin para nelayan hingga petani kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, sebagai produsen makanan bagi masyarakat.
"Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Untuk itu, kita akan bangun dalam waktu yang secepat ini, tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).
Menurut estimasinya, setiap desa nelayan nantinya akan terdiri dari sekitar 2.000 kepala keluarga. Dengan penghitungan masing-masing keluarga punya 3 anak, maka total populasi desa nelayan bisa mencapai 10 juta orang.
RI 1 pun bakal memberi modal untuk desa nelayan tersebut. Namun bukan dalam bentuk bansos seperti bantuan langsung tunai (BLT), tapi pinjaman produktif yang harus dibayar lewat hasil kinerja baik.
"Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita. Jadi ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang. Kita pinjemin uang, mereka akan bayar/cicil kembali kepada pemerintah. Karena mereka akan menghasilkan nilai," tuturnya.