Ciduk Penyerapan Lambat, Menkeu Purbaya Ancam Tarik Anggaran Kementerian PKP

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengunjungi Kantor Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) di Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025). Salah satu agendanya, untuk mengecek realisasi penyerapan anggaran dalam alokasi APBN 2026 di Kementerian PKP. 

"Sebetulnya saya ke sini mau lihat, dia bisa nyerap anggaran enggak. Saya sudah siap-siap mau motong tadi," ujar Menkeu Purbaya sambil tertawa kecil di samping Menteri PKP, selepas pertemuan. 

"Memang ada beberapa bagian masih agak lambat penyerapannya. Tapi kita deteksi bareng apa masalahnya. Kita pikirkan nanti bagaimana caranya untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat," ungkap Menkeu Purbaya. 

Salah satu laporan yang diberikan Maruarar kepada Menkeu, yakni terkait realisasi penyaluran KPR subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Purbaya bilang, Ara sudah punya skenario bulanan untuk mencapai target kuota 350 ribu unit rumah subsidi di 2025.  

"Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita enggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah, ya kita pindahin ke tempat lain dulu," imbuh Purbaya. 

"Tapi saya yakin dengan kerja sama seperti ini, semua problem antar pemerintahan, koordinasi lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat," dia menambahkan. 

Bakal Dicabut jika Gagal Terealisasi 100%

Adapun sebelumnya, Menkeu Purbaya telah mewanti-wanti bakal menarik anggaran kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi. Jika program yang dilaksanakan melalui skema FLPP tersebut gagal terealisasi 100 persen. 

Di sisi lain, anggaran KPR FLPP pada 2025 ini mencapai Rp 35,2 triliun untuk menyalurkan kuota 350 ribu unit rumah subsidi. Menkeu menyatakan, Kementerian Keuangan bakal mengalihkan sisa anggaran FLPP yang tak terpakai kepada pos lain.  

"Uangnya kita ambil, kita bagi ke tempat lain yang lebih siap," kata Purbaya saat ditemui di Cileungsi, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. 

Kendati begitu, ia menaruh kepercayaan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait anggaran KPR FLPP bisa terserap habis pada akhir tahun nanti. 

"Tapi saya yakin, Menteri Perumahan akan mempercepat semuanya. Karena mereka tahu kalau uangnya tidak terpakai, saya akan ambil," ujar Purbaya kembali menegaskan. 

Realisasi Penyaluran KPR Subsidi 52,3%

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, hingga 28 September 2025, penyaluran KPR subsidi telah mencapai 183.058 unit rumah atau 52,3 persen dari target 350 ribu unit.

Total nilai realisasi mencapai Rp 22,72 triliun yang disalurkan oleh 38 bank. Untuk pembangunan rumah subsidi oleh 7.382 pengembang yang tersebar di 11.488 lokasi perumahan di 33 provinsi dan 394 kabupaten/kota.

"Realisasi FLPP sampai akhir triwulan III 2025 terus mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa KPR subsidi FLPP begitu diminati oleh seluruh lapisan masyarakat," ucap Heru.

Sebelumnya, total realisasi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Rumah Subsidi sejak 1 Januari 2025-15 September 2025 sebanyak 221.047 unit.

Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait seperti dikutip dari Antara, Selasa (23/9/2025).

"Jadi total dari 1 Januari 2025-15 September 2025 itu ada 221.047 unit rumah,” kata Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara.

Untuk total KPR rumah subsidi dari yang masih proses pembamgunan, ready stock atau sudah dibangun tapi belum akad kredit hingga akad kredit tapi dana pinjaman KPR-nya belum cair sebanyak 45.385 unit rumah dari total 221.047 unit tersebut.

Di sisi lain, untuk yang sudah realisasi penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Rumah Subsidi mulai dari yang sudah akad kredit dan dana pinjaman KPR-nya telah cair sampai akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera khusus PNS, terbangun dan akad kredit sebanyak 175.662 unit rumah.

Menteri PKP menuturkan, rumah subsidi harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang dikelola dan disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan, dan tenor panjang.