Capaian KUR Tembus Rp 218 Triliun, Menteri UMKM: Jadi Kekuatan Ekonomi Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan kabar positif terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 20 Oktober 2025, total penyaluran KUR telah mencapai angka fantastis, yakni Rp218 triliun yang disalurkan kepada 3,72 juta debitur.

Capaian ini menunjukkan efektivitas program pemerintah dalam mendorong sektor UMKM. "Penyaluran KUR menunjukkan capaian positif. Sebanyak 60,6 persen telah disalurkan ke sektor produktif, melampaui target yang telah ditetapkan," ujar Menteri Maman dikutip dari Antara, Kamis (23/10/2025).

Dari 3,72 juta debitur tersebut, tercatat 1,08 juta merupakan debitur graduasi (naik kelas) dan 1,05 juta lainnya adalah debitur baru yang baru memulai usahanya.

Bukan hanya angka pembiayaan, keberhasilan penyaluran KUR ini juga memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan, program KUR berhasil menciptakan lapangan kerja baru dengan rata-rata penyerapan tenaga kerja sebanyak dua hingga tiga orang per debitur.

Selain fokus pada pembiayaan melalui KUR, Menteri Maman Abdurrahman juga menyoroti pelaksanaan program strategis lain, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai memiliki manfaat ganda.

Maman menjelaskan bahwa MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak dan masyarakat secara luas. Lebih dari itu, program ini juga berperan penting dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan langsung pengusaha UMKM sebagai penyedia bahan pangan.

"Hingga saat ini, tercatat sebanyak 9.796 UMKM telah terlibat sebagai penyedia bahan pangan bergizi di berbagai wilayah. Program ini bukan sekadar intervensi sosial, tetapi juga strategi ekonomi kerakyatan yang konkret," tegasnya.

Keterlibatan hampir sepuluh ribu UMKM tersebut membuktikan bahwa program MBG adalah upaya nyata pemerintah untuk menciptakan permintaan (pasar) di tingkat lokal, sehingga pelaku UMKM memiliki kepastian pasar untuk produk dan bahan baku mereka. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian UMKM untuk memastikan sektor tersebut dapat tumbuh dan menjadi pilar ekonomi yang kuat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Maman Abdurrahman juga memaparkan capaian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan ini mengamanatkan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, salah satunya melalui penyediaan ruang komersial publik.

Kementerian UMKM terus mendorong alokasi minimal 30 persen ruang komersial publik bagi pengusaha UMKM. Hasilnya, hingga triwulan kedua tahun ini, pemerintah telah melampaui target tersebut.

"Hingga triwulan kedua tahun ini, pemerintah telah berhasil menyediakan 40,08 persen infrastruktur publik bagi UMKM. Sebanyak 6.400 UMKM telah memanfaatkan fasilitas tersebut di 392 unit infrastruktur publik," kata Menteri Maman.

Ia menegaskan bahwa seluruh capaian positif tersebut, mulai dari penyaluran KUR, pelibatan UMKM di MBG, hingga penyediaan ruang komersial, merupakan buah hasil kerja kolaboratif.

"Kita bergerak bersama dalam semangat kemandirian dan kolaborasi agar UMKM terus tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nasional yang berdaya saing global," tutup Menteri UMKM.