BI Paparkan 4 Strategi Memanfaatkan AI di Sektor Keuangan

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menegaskan besarnya manfaat dan urgensi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di sektor keuangan perlu disertai dengan mitigasi risiko.

Seiring hal itu, ia menekankan pentingnya memastikan transparansi dan keterjelasan, tata kelola dan akuntabilitas yang kuat, keandalan dan ketangguhan sistem, prinsip keadilan dan etika, serta perlindungan privasi data dan hak-hak konsumen.

“Prinsip-prinsip ini, meskipun sudah dikenal dalam regulasi keuangan yang ada, harus diadaptasi dengan cermat terhadap karakteristik AI yang unik“, ujar Juda saat memberikan sambutan dalam acara International Conference and Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions (ICFP-JCLI) ke-3 pada 28 April 2025 di Yogyakarta, seperti dikutip dari laman BI, Selasa (29/4/2025).

Juda juga menegaskan terdapat empat strategi utama yang perlu diadopsi untuk memastikan pemanfaatan AI dalam mendorong transformasi di sektor keuangan. Pertama, penguatan kerangka tata kelola. Kedua, peningkatan manajemen risiko yang lebih komprehensif.

Ketiga, pengelolaan data yang kuat untuk menjaga integritas dan privasi informasi. Dan keempat, perhatian serius terhadap risiko yang berasal dari keterlibatan pihak ketiga, yang dapat berpotensi menghadirkan kerentanan sistemik baru.

Dalam konferensi ini, para pembicara dari kalangan akademisi dan praktisi dalam dan luar negeri turut memberikan pemaparan mendalam untuk mendorong transformasi AI di sektor keuangan, dengan menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang baik, prinsip etika, serta kesiapan industri dalam menghadapi perkembangan teknologi. 

Call for Papers JCLI tahun ini berhasil menjaring 258 paper dari para penulis di 30 negara, yang berasal dari kawasan Asia, Eropa, dan Afrika. Call for Paper ini diharapkan dapat menjadi wadah eksplorasi ide-ide baru yang relevan dengan isu terkini, khususnya dalam penyusunan kebijakan, pengembangan industri, serta kemajuan ilmu pengetahuan.

Konferensi ini mengusung tema Transformasi Artificial Intelligence (AI) di Sektor Keuangan, dan menyoroti dampak AI terhadap inovasi ​produk keuangan, serta pengelolaan kelembagaan dan sumber daya di era keuangan digital serta regulasi, tata kelola, dan peran bank sentral.

ICFP-JCLI 2025 mempertemukan para peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang hukum, kelembagaan, kebanksentralan, hingga ekonomi dan keuangan digital dari berbagai negara.

Sebelumnya,  Bank Indonesia (BI) tekankan pentingnya penguatan peran organisasi internasional dalam menghadapi tantangan global di tengah tantangan global yang semakin tinggi didorong oleh perubahan kebijakan perdagangan.

Hal ini mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), termasuk di dalamnya Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, yang diselenggarakan pada 22-26 April 2025 di Washington D.C., Amerika Serikat. Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut. 

Pada forum tersebut, mewakili negara kawasan IMFC, Gubernur BI menyuarakan pentingnya tiga hal dalam menghadapi tantangan global. Pertama, menegaskan perlunya peran aktif organisasi internasional, terutama IMF, untuk secara tegas menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan.

“Sebagai lembaga yang mewakili suara kolektif dari 191 negara anggota, IMF memiliki peran strategis dalam menyampaikan sikap yang tegas, terutama dalam merespons tantangan bersama yang dapat mengancam stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global,” ujar dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (26/4/2025).

Kedua, sebagaimana disuarakan pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-12 pada 10 April 2025 di Kuala Lumpur, BI menyampaikan ASEAN berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan rule-based.

BI menyambut baik guidance IMF dalam mendorong intraregional trade, diversifikasi pasar ekspor, integrasi pasar modal, dan reformasi struktural untuk mendorong permintaan domestik.

Ketiga, BI menyambut baik upaya IMF dalam meningkatkan surveilans yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara.

BI menyampaikan pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF/bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, serta melindungi dari meningkatnya guncangan kebijakan global yang tidak terduga.

BI juga menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota guna memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga berbasis kuota.

Dalam merespons kondisi ekonomi global tersebut, pada pertemuan G20, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20, sepakat untuk terus memperkuat kerja sama dan koordinasi mengatasi tantangan global.

Negara G20 mendiskusikan berbagai isu global seperti dampak tarif AS terhadap perekonomian serta respons kebijakan yang diperlukan, memperkuat arsitektur keuangan internasional melalui reformasi Multilateral Development Bank (MDB) dan meningkatkan keberlanjutan tingkat utang, serta mendorong pertumbuhan dan produktivitas di negara berkembang, khususnya di kawasan Afrika.

Selanjutnya, dalam pertemuan IMF, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati Global Policy Agenda (Agenda Kebijakan Global) IMF yang mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah tingginya ketidakpastian global. Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, IMF merekomendasikan tiga kebijakan utama.

Pertama, menyelesaikan ketegangan perdagangan secepat mungkin melalui kesepakatan antar negara utama, penurunan hambatan dagang, serta menciptakan sistem yang stabil dan adil agar manfaat perdagangan tersebar secara merata.

Kedua, menjaga stabilitas dengan memperkuat kondisi fiskal dan moneter, termasuk meningkatkan efisiensi belanja, memastikan independensi bank sentral, dan memperkuat pengawasan sektor keuangan. Ketiga, mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural dan integrasi ekonomi serta keuangan yang lebih dalam.