Belanja Pusat Rp 1.376,9 Triliun pada 2026 Bisa Dinikmati Langsung Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggarkan Rp 1.498,3 triliun dalan RAPBN 2026 untuk belanja pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 1.376,9 triliun bakal turut diterima langsung oleh masyarakat hingga ke pelosok daerah. 

Sri Mulyani menyampaikan, Kementerian Keuangan sering menerima permintaan dari pemerintah daerah (pemda), yang kerap membutuhkan bantuan dana dari pemerintah pusat untuk masyarakatnya. 

"Makanya Presiden tadi di dalam pidatonya juga menyampaikan, belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah, itu Rp 1.376,9 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Ini artinya, walaupun pusat yang belanja, yang menikmati adalah rakyat atau masyarakat di daerah-daerah," dia menekankan. 

Sang Bendahara Negara membeberkan, belanja pemerintah pusat tersebut akan tersalurkan lewat beberapa program. Mulai dari program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan iuran jaminan kesehatan, cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). 

"Ini semuanya letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat, langsung kepada masyarakat di daerah," tutur Sri Mulyani. 

Adapun rincian alokasi anggaran dari belanja pemerintah pusat yang bisa dinikmati langsung masyarakat, sekitar Rp 28,7 triliun untuk program keluarga harapan (PKH). Lalu, program Indonesia pintar (PIP)/Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah/beasiswa lainnya Rp 88,6 triliun. 

Kartu sembako (BPNT) Rp 43,8 triliun, bantuan iuran jaminan kesehatan Rp 69 triliun, cek kesehatan gratis dan TB revitalisasi Rp 7,3 triliun, renovasi/revitalisasi sekolah Rp 22,5 triliun.

Program makan bergizi gratis jadi salah satu yang menyedot anggaran terbesar, Rp 335 triliun. Kemudian, sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda Rp 27,9 triliun, preservasi jalan dan jembatan Rp 24,9 triliun. 

Lalu, anggaran belanja untuk perumahan Rp 48,7 triliun, bendungan dan irigasi Rp 12 triliun, Kopdes Merah Putih Rp 83 triliun. 

Selanjutnya, subsidi non energi semisal subsidi KUR dan pupuk hingga mencapai Rp 108,8 triliun, tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen non PNS Rp 63,5 triliun, subsidi energi untuk kompensasi Rp 381,3 triliun. 

Berikutnya, lumbung pangan Rp 22,4 triliun, Bulog dan cadangan pangan Rp 28,5 triliun, serta kampung nelayan dan penggaraman nasional Rp 6,6 triliun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membacakan asumsi makro sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah mematok anggaran belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun untuk tahun depan.  

Angka tersebut masih lebih besar dari pendapatan negara, yang ditarget sebesar Rp 3.147,7 triliun dalam RAPBN 2026. Sehingga, APBN masih akan mencatatkan defisit Rp 638,8 triliun, atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di tahun depan.   

Prabowo mengatakan, RAPBN 2026 ditopang oleh pembiayaan yang hati-hati, inovatif, dan berlanjut. Ia pun berjanji, pemerintahan yang dipimpinnya bakal terus melaksanakan efisiensi anggaran. 

Dengan tujuan, belanja negara tidak lagi lebih besar dari pendapatan negara pada beberapa tahun mendatang. Prabowo pun target Indonesia tidak lagi defisit APBN pada 2027 atau 2028. 

"Sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Harapan saya adalah, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," ujarnya dalam Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

"Kita harus berani, dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran. Untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia," dia menekankan. 

Untuk itu, pemerintah disebutnya akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif. Sehingga negara tidak lagi hanya mengandalkan APBN.

Prabowo menekankan, APBN didesain tetap fleksibel agar adaptif meredam guncangan. Untuk itu, APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan. 

"Optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten. Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan. Yang kayak bayar pajak, yang tidak mampu dibantu," tegas Prabowo.