Bayar Bunga Utang di 2026, Pemerintah Siapkan Rp 599 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp599,44 triliun untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2026. Angka ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

Jika dibandingkan dengan outlook pembayaran bunga utang 2025 sebesar Rp552,1 triliun, beban bunga utang tahun depan meningkat 8,6 persen. Meski demikian, laju pertumbuhan pembayaran bunga utang ini lebih rendah dibandingkan 2025 yang sempat melonjak 13 persen dari realisasi 2024.

Dari total Rp599,44 triliun yang dianggarkan, mayoritas dialokasikan untuk bunga utang dalam negeri sebesar Rp538,7 triliun. Sementara itu, pembayaran bunga utang luar negeri diperkirakan mencapai Rp60,7 triliun. Hal ini menunjukkan dominasi utang dalam negeri dalam struktur pembiayaan negara.

Pemerintah menilai pengelolaan utang Indonesia masih berada dalam jalur aman, dengan memprioritaskan sumber pembiayaan domestik. Meski begitu, tren kenaikan pembayaran bunga tetap menjadi perhatian, karena berpotensi menekan ruang fiskal untuk belanja produktif.

Jika melihat perkembangan lima tahun terakhir, pembayaran bunga utang Indonesia menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Pada 2021, beban bunga utang tercatat sebesar Rp343,5 triliun, hampir seluruhnya berasal dari utang dalam negeri.

Tahun 2022, pembayaran bunga naik menjadi Rp386,3 triliun, lalu meningkat lagi ke Rp439,9 triliun pada 2023. Pada 2024, beban bunga kembali melonjak hingga Rp488,4 triliun dengan kontribusi bunga utang luar negeri mulai terlihat lebih signifikan.

Outlook 2025 memperkirakan pembayaran bunga utang mencapai Rp552,1 triliun. Angka ini terus bertambah seiring bertambahnya stok utang pemerintah, terutama dari pembiayaan pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Dalam RAPBN 2026, proyeksi Rp599,44 triliun berarti hampir dua kali lipat dibandingkan realisasi pembayaran bunga utang tahun 2021. Mayoritas masih ditopang utang dalam negeri, meski proporsi bunga utang luar negeri juga meningkat perlahan dari tahun ke tahun.

Pemerintah berencana menarik pembiayaan utang baru sebesar Rp781,9 triliun pada tahun 2026. Angka ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp781.868,6 miliar yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman. 

Pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara. Sementara itu, pinjaman Pemerintah terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri.