Bantah Sebut Guru Beban Negara, Sri Mulyani: Video Itu Hasil Deepfake dan Tak Utuh

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan potongan video beredar yang viral dan menyebutkan guru sebagai beban negara adalah hoaks. 

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan hal itu akun media sosial resminya @smindrawati, Kamis (21/8/2025). 

“Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah HOAX,” tulis Sri Mulyani. 

Ia menegaskan tidak pernah menyatakan guru sebagai beban negara. “Faktanya saya tidak pernah menyatakan bahwa guru sebagai beban negara,” ujar Sri Mulyani. 

Sri Mulyani menuturkan, video itu merupakan hasil deepfake dan tidak menampilkan potongan yang utuh dari pidato saat Forum Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia. 

“Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato saya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025,” kata dia. 

Sri Mulyani pun mengajak agar bijak dalam bermedia sosial seiring video hoaks tersebut.  “Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” tutur dia. 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara tegas membantah peredaran video viral yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah-olah menyatakan bahwa guru adalah "beban negara". Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat.

Video yang beredar luas di berbagai platform media sosial tersebut dipastikan adalah hoaks dan merupakan hasil manipulasi teknologi deepfake. Kemenkeu mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan selalu bijak dalam menerima konten digital.

Bantahan resmi ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, yang menegaskan Sri Mulyani tidak pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial tersebut. 

Deni Surjantoro menuturkan video yang mengklaim Sri Mulyani menyebut guru sebagai beban negara adalah hoaks. Ia menegaskan bahwa video tersebut merupakan deepfake AI, sebuah rekayasa digital yang memanipulasi audio dan visual.

Video viral tersebut diketahui merupakan suntingan dari pidato asli Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI). Acara penting tersebut diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus 2025.

"Faktanya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan bahwa Guru adalah Beban Negara," kata dia, Selasa (19/8/2025).

"Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Menkeu dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu," ia menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti, terkait rendahnya gaji guru dan dosen. Hal itu disampaikan dalam forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia ITB, Kamis (7/8/2025).

Bendahara negara ini mengungkapkan rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi pendidik adalah tantangan serius dalam sistem keuangan nasional.

“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya.

Pertanyaan pun muncul, kata Sri Mulyani apakah negara harus menanggung seluruh beban anggaran untuk profesi guru dan dosen, atau adakah ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung dunia pendidikan. Kendati begitu, Sri Mulyani tak merinci bentuk partisipasi masyarakat yang ia maksud. 

"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” ujarnya.

Menkeu menyampaikan pada 2025 ini, pemerintah menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun atau sejumlah 20 persen dari total belanja negara. 

Dana tersebut tersebar dalam berbagai program, antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta pelajar, serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk hampir 200 kampus negeri.

Selain itu, anggaran juga dialokasi untuk beasiswa LPDP, digitalisasi pembelajaran, Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS untuk 477,7 ribu guru, sertifikasi untuk 666,9 ribu guru, pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 22 ribu sekolah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sri Mulyani menjelaskan anggaran pendidikan tidak digelontorkan secara serampangan. Pemerintah telah membaginya ke dalam tiga klaster utama.

"Klaster pertama adalah anggaran yang dialokasikan untuk benefitnya adalah para murid sampai mahasiswa,” ujarnya.

Kemudian, klater  kedua untuk guru dan dosen itu belanjanya mulai dari gaji sampai dengan tunjangan kinerja. Klaster ketiga untuk sarana prasarana.