Bandara Jadi Senjata Penggerak Ekonomi Lokal dan Pariwisata

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pemerintah terus mengawal dan mengevaluasi sejumlah bandara yang telah dibangun agar dapat beroperasi optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar bandara yang belum beroperasi optimal segera dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas daerah.

Untuk itu, Menko AHY menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur tidak berdiri sendiri tanpa dukungan konektivitas dan aktivitas ekonomi di sekitarnya.

“Saya cukup intensif berkomunikasi, berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan. Bicara interkonektivitas antardaerah ini memang penting, dan ingat kita tidak bisa hanya berbicara Jawa saja. Kita bukan Jawa-sentris, tapi kita memikirkan Aceh hingga Papua,” ujar Menko AHY.

Ia menambahkan bahwa kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau membuat pembangunan transportasi udara menjadi elemen vital dalam pemerataan ekonomi.

“Kita ini negara kepulauan terbesar, 17 ribu pulau, sehingga selain daratan juga kita perbaiki ruas-ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, kota, termasuk untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air, tetapi juga multimoda. Udaranya harus kuat, maritimnya, transportasi lautnya juga harus kuat,” tegasnya.

Menko AHY mengatakan, pemerintah saat ini melakukan sinkronisasi lintas sektor agar setiap bandara yang telah dibangun bisa diintegrasikan dengan pusat kegiatan ekonomi, pariwisata, dan logistik di daerahnya masing-masing.

“Kita berharap ini bisa juga kita kawal bandara yang belum terlalu optimal agar dapat dioptimalkan, termasuk arahan Presiden. Bagaimana bandara-bandara itu kalau tergelar dengan baik, maka bisa juga meningkatkan sektor pariwisata,” ujar Menko AHY.

Ia menegaskan, penguatan bandara bukan hanya soal moda transportasi, melainkan strategi memperkuat daya saing ekonomi lokal.

“Ini penting, wisatawan yang diharapkan dapat membangun sektor pariwisata, baik mancanegara maupun domestik, juga bisa memutar ekonomi lokal termasuk UMKM dan ekonomi kreatif,” kata Menko AHY.

Dengan pendekatan kolaboratif dan evaluasi berkelanjutan, pemerintah berharap setiap bandara yang telah dibangun dapat menjadi bagian dari sistem konektivitas nasional yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai pembangunan tanggul laut raksasa alias Giant Sea Wall sangat diperlukan. Lantaran nasib 50 juta masyarakat yang bermukim di pesisir pantai utara atau Pantura Jawa bergantung pada proyek itu. 

"Yang jelas, pada akhirnya kita ingin yang terbaik untuk Indonesia, penyelamatan 50 juta masyarakat yang ada di sekitar Pantura ini benar-benar harus mendapatkan perhatian kita," ujar AHY di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Di sisi lain, ia pun mewaspadai tantangan alam yang mengancam masyarakat di Pantura Jawa. Terutama akibat penurunan muka tanah setiap tahunnya. 

"Kondisi alam, tantangan geografis, sekaligus tantangan iklim ini sudah mendesak. Oleh karena itu, kami dengan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa akan terus berkolaborasi di lapangan. Tak hanya dalam konsep, tapi juga dalam eksekusinya di lapangan," imbuhnya. 

Meskipun begitu, ia tidak menyangkal proyek Giant Sea Wall bakal menelan dana dalam jumlah fantastis. Oleh karenanya, AHY membuka opsi pendanaan semisal investasi dari negara lain. 

"Proyek Giant Sea Wall membutuhkan investasi yang juga tidak kecil, dan tentu kita juga mempertimbangkan banyak hal. Kita bisa ber-partner dengan salah satu negara atau bisa dengan sejumlah negara. Ini terus kita jajaki," ungkapnya. 

Kendati begitu, Menko AHY beberapa waktu lalu mengatakan, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak bisa menopang seluruhnya pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Maka diperlukan adanya investor tambahan.

"Yang paling penting adalah skema pembiayaannya harus kredibel, karena ini besar sekali, tidak mungkin kita mengandalkan APBN. Fiskal kita selalu ada batas dan ada prioritas yang harus dipenuhi," ungkap AHY di Travoy Hub, Jakarta pada akhir September 2025.

Adapun Presiden Prabowo Subianto sempat menyebut biaya pembangunan giant sea wall (GSW) di Pantai Utara (Pantura) Jawa ini diperkirakan mencapai USD 80 miliar atau sekitar Rp 1.341 triliun (estimasi kurs Rp 16.766 per USD).