Bakal Ada Skema Baru Kerja Sama Bangun Jalan Tol di 2026

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menggodok skema baru pembangunan infrastruktur di 2026, melalui konsep kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) teranyar.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra mengatakan, pemerintah tidak akan lagi terlibat memberikan dukungan konstruksi dalam skema KPBU. Semisal, dalam pembangunan jalan tol baru bersama badan usaha jalan tol (BUJT).

Pak Menteri (PU) sudah menegaskan, untuk KPBU tidak ada dukungan pemerintah, dukungan konstruksinya," ujar dia saat dijumpai di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Di sisi lain, pemerintah dalam proyek pembangunan jalan tol baru bakal terlibat dalam pengembangan kawasan. Guna menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru di sekitar jalur bebas hambatan.

"Makanya kita kembangkan dengan pengembangan kawasan nantinya. Sehingga kita dapat benefit dari pengembangan kawasan untuk meningkatkan (trafik jalan tol), untuk menurunkan tarif tol, sama mengurangi konsesi," bebernya.

Lebih lanjut, Rachman Arief menyampaikan beberapa proyek jalan tol yang bakal segera dilelang, yakni Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi (Bali) dan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Namun, ia belum membocorkan lebih lanjut kapan proyek-proyek warisan kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) itu akan dilelang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan tender proyek-proyek strategis kepada perusahaan swasta. Menurut dia, perusahaan swasta lebih punya pengalaman dan bisa efisien.

Mulanya dia mengatakan ingin memberikan peran lebih besar ke perusahaan swasta. Dia sekaligus membantah menyetop pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Saudara-saudara saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, tidak bener, saya tidak menghentikan, saya mengubah," kata Prabowo beberapa waktu lalu.

RI 1 menyatakan, beberapa proyek infrastruktur kunci akan dialihkan ke perusahaan swasta. Alasannya, swasta dinilai lebih efisien dan punya pengalaman.

"Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman saudara-saudara sekalian," ungkapnya.

Dia mencontohkan, perusahaan swasta bisa masuk menggarap proyek seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara. Sementara itu, pemerintah akan fokus pada pembangunan yang langsung menyentuh rakyat.

"Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan, swasta silakan bergerak semuanya," tegasnya.

"Berkali-kali saya katakan nanti pemerintah akan (membangun) yang penting-penting dan yang inti-inti yang menyangkut perlindungan kepada rakyat dan sebagainya. Tapi yang bisa dilakukan swasta harusnya swasta berkembang, swasta bekerja untuk semuanya," tambah Presiden RI ke-8 itu.