Bahlil Lahadalia: Persoalan Sumur Minyak Rakyat Tak Pernah Selesai Sejak Pasca Kemerdekaan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai sumur minyak rakyat telah menjadi masalah sejak lama. Bahkan, masalah sumur rakyat itu tak pernah selesai sejak masa pasca kemerdekaan.

Dia pun mengisahkan pernah membawa masalah sumur rakyat ini ke tingkat rapat terbatas (ratas) semasa mejabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Ini sumur-sumur masyarakat ini dari dulu nggak pernah selesai-selesai. Saya sejak jadi Menteri Investasi di bawa ke ratas 3 kali. Sejak zaman pasca kemerdekaan juga sumur masyarakat ini sudah ada tapi enggak clear-clear," tuturn Bahlil dalam Penghargaan Subroto 2025, di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Untuk itu, dia mengusulkan terobosam baru untuk melegalkan sumur rakyat tadi. Saat ini diidentifikasi ada 45 ribu sumur minyak rakyat yang akan dilegalkan dan hasilnya dibeli oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan harga yang layak.

Beberapa syarat operasional harus dipenuhi dalam pengelolaannya. Soal harga, KKKS harus membeli dengan acuan 80 persen dari ICP.

"Mereka bisa mengelola tapi dengan syarat, lingkungan harus bagus, keselamatan kerja harus bagus, dan KKKS harus membeli dengan harga ICP (Indonesia Crude Price) 80 persen," ucapnya.

Bahlil menegaskan lagi, dengan ketentuan ini, masyarakat tak perlu lagi takut mengoperasikan sumur-sumur minyak tersebut. Diakuinya, selama ini masyarakat takut ditindak oleh aparat penegak hukum.

"Dengan demikian rakyat bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik tanpa harus dibarengi dengan rasa takut. Selama ini mereka takut oleh mohon maaf oknum aparat yang memang tugas mereka untuk harus menertibkan ini," tuturnya.

"Tapi dengan ini maka masyarakat bisa melakukan pengelolaan dengan baik lewat UMKM, BUMD, dan koperasi di daerah agar ini bisa kita lakukan dengan baik," tambah Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah sumur rakyat di Indonesia. Saat ini, totalnya mencapai sekitar 45 ribu sumur, naik dari sebelumnya 30 ribu sumur.

“Kami sudah menginventarisir, kurang lebih sekitar 45 ribu potensi sumur yang selama ini dikelola oleh rakyat,” ujar Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, jika setiap sumur mampu memproduksi satu barel per hari, maka potensi tambahan lifting minyak nasional bisa mencapai 45 ribu barel per hari.

Bahlil menjelaskan bahwa pengelolaan sumur rakyat akan diserahkan kepada pemerintah daerah, melalui badan usaha menengah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menekankan pentingnya aspek keselamatan kerja dan lingkungan dalam setiap kegiatan pengelolaan.

“Akan diberikan panduan secara baik dan Pertamina sebagai KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) memberikan pendampingan dalam rangka implementasi,” jelasnya.

Pendampingan tersebut diharapkan dapat memastikan keselamatan kerja para pengelola sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di sekitar area eksplorasi.