Awas, Hal Ini Bisa Picu 1 Juta Pengangguran di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menilai monopoli yang dilakukan oleh penggilingan padi berskala besar bisa memicu 1 juta pengangguran, sebab mengancam 161.401 penggilingan padi berskala kecil.

“(Jika) Nanti yang besar ini memonopoli, dan 161 ribu (penggiling berskala kecil), katakanlah mempekerjakan 10 orang, berarti 1 juta orang kehilangan pekerjaan,” ucap Amran dikutip dari Antara, Kamis (21/8/2025).

Amran menjelaskan bahwa Indonesia memproduksi sekitar 65 juta ton gabah kering panen (GKP) per tahun. Penggilingan padi berskala kecil, dengan jumlah 161.401 unit, memiliki kapasitas total sebesar 116,2 juta ton per tahun.

Dengan demikian, kapasitas penggilingan padi berskala kecil sudah melebihi kapasitas produksi GKP Indonesia per tahun.

“Dengan penggilingan kecil saja, ini masih ada kapasitas terpasang yang tidak terpakai. Ini diperparah dengan datangnya yang besar dan menengah,” ucap Amran.

Amran mencatat terdapat 1.056 unit penggilingan padi berskala besar dengan kapasitas total mencapai 30,4 juta ton per tahun.

Kehadiran penggilingan padi berskala besar tersebut turut menyerap GKP nasional, sehingga mengurangi porsi GKP untuk digiling oleh penggilingan padi berskala kecil.

“Kalau ini adalah konsepnya pasar bebas, tidak intervensi, penggilingan kecil menunggu waktu untuk habis. Banyak pabrik kecil tutup sejak 15–20 tahun lalu,” ucap Amran.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan usaha penggilingan padi berskala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah dalam rangka melindungi kebutuhan dasar rakyat.

Presiden menegaskan kalau para pelaku usaha tersebut tidak mematuhi hal itu, mereka dipersilakan untuk pindah ke bidang lain.

Langkah tersebut diambil oleh pemerintah dengan pertimbangan cermat untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat, tepat takaran, tepat kualitas, dan harga yang terjangkau.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan pun menyampaikan bahwa pemerintah secara intensif membahas izin penggilingan padi untuk industri berskala besar dan berencana untuk menetapkannya tahun ini.

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menilai tidak adil apabila industri berskala besar mencari untung dengan cara menggiling padi yang selama prosesnya mendapatkan subsidi.

Menurut dia, bergabungnya industri penggilingan padi berskala besar justru mematikan industri penggilingan padi berskala kecil.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta aparat TNI ikut mengawal sektor pangan seperti pertanian holtikultura. Harapannya, hal ini bisa turut mendongkrak kesejahteraan petani.

Hal ini disampaikan Mentan Amran kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menyusul kunjungan sejumlah menteri dalam persiapan batalyon teritorial dan pembangunan TNI Angkatan Darat yang juga ikut mengurus sektor pangan.

"Dengan percontohan tadi, itu sangat menarik untuk sektor pertanian. Sehingga kami sudah memohon kepada Pak Menhan, agar perkebunan hortikultura di pertanian yang akan datang, yang kita akan hilirisasi, itu dikawal oleh TNI dan moga-moga beliau bersedia membantu kami," kata Mentan Amran, di Kawasan Monas, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Dia menegaskan hal ini jadi bagian dalam kerja sama antara kedua kementerian. Harapannya, langkah ini bisa membawa kesejahteraan bagi petani.

"Ini akan menghasilkan nanti lompatan kesejahteraan petani yang lebih baik ke depan. Saya kira Pak Menhan setuju," ucapnya.

Dia merespons positif hadirnya batalyon teritorial dan pembangunan yang masuk sektor pangan. "Ini dampaknya nanti untuk Republik Indonesia itu sangat besar. Kenapa? Ini nanti menjadi episentrum ekonomi baru. Ini akan diresonansikan ke seluruh Indonesia dan petani-petani sekitarnya pasti ikut," tandasnya.