Anggaran Tunjangan Guru dan Dosen RAPBN 2026 Direvisi Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, telah melakukan revisi terhadap jumlah anggaran pendidikan yang tercantum dalam RAPBN 2026. Kenaikan anggaran ini mencakup alokasi untuk guru, dosen, serta tenaga kependidikan yang meningkat dari Rp 178,7 triliun menjadi Rp 274,7 triliun.

"Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru, dan tenaga pendidik adalah Rp 274,7 triliun," kata Sri Mulyani pada saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, sebagaimana dikutip dari Antara, dikutip Jumat (22/8/2025).

Pada sebelumnya, dalam Konferensi Pers RAPBN 2026, Sri Mulyani menyebutkan angka sebesar Rp 178,7 triliun. Namun, setelah dilakukan perhitungan ulang, terdapat komponen tambahan yang mencakup gaji serta tunjangan pegawai di seluruh wilayah.

Direktur Jenderal Anggaran, Luky Alfirman, menegaskan, "Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan." Kenaikan anggaran ini sangat signifikan, terutama untuk alokasi gaji dan tunjangan PNS, termasuk dosen, yang melonjak dari Rp 82,9 triliun menjadi Rp 120,3 triliun.

Pemerintah telah menetapkan bahwa dalam RAPBN 2026, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan akan tetap sebesar 20 persen dari total APBN. Anggaran ini bernilai Rp 757,8 triliun dan akan digunakan untuk berbagai sektor serta program-program prioritas.

Dari total anggaran tersebut, belanja pendidikan yang dialokasikan melalui transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 253,4 triliun. Dana ini mencakup berbagai kebutuhan, termasuk tunjangan bagi guru negeri dan swasta, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional PAUD (BOP PAUD), serta BOP Kesetaraan, di samping tambahan penghasilan untuk guru.

Di sisi lain, belanja yang dialokasikan melalui kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 243,9 triliun. Anggaran ini akan dikelola oleh beberapa kementerian, antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Sosial.

Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pendidikan di Indonesia, dengan mengalokasikan dana yang cukup signifikan untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik.

"Dalam RAPBN 2026, pemerintah memastikan porsi anggaran pendidikan tetap 20 persen dari total APBN."

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Dari total anggaran pendidikan yang mencapai Rp 223,6 triliun, dana tersebut akan digunakan untuk mendukung 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp 37 triliun untuk pembiayaan pendidikan. Anggaran ini akan digunakan untuk memberikan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada 4.000 mahasiswa, mendanai 452 riset, serta memberikan dukungan kepada 21 perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) yang sudah ada dan 2 PTN BH yang baru.

Selain itu, pembiayaan pendidikan juga akan berfokus pada pengembangan 9 sekolah unggulan dan revitalisasi 11.686 sekolah di berbagai wilayah, sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di tanah air.