Anggaran Rp 401,5 Triliun Disebar untuk Anak Sekolah pada 2026, Buat Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 401,5 triliun dalam RAPBN 2026, yang akan diberikan kepada para siswa dan mahasiswa sebagai penerima manfaat. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran tersebut bakal digunakan untuk berbagai program beasiswa. Mulai dari Bidikmisi, beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), hingga Program Indonesia Pintar (PIP).

"Untuk beasiswa dan siswa dalam hal ini itu Rp 401,5 triliun sendiri. Dalam bentuk apa? Dari mulai beasiswa Bidikmisi dan beasiswa LPDP, dan dan Program Indonesia Pintar," jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, dikutip Sabtu (16/8/2025).

Tidak hanya itu, anggaran pendidikan Rp 401,5 triliun pun bakal dipakai paling besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alokasinya menyasar 82,9 juta orang dan 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum dalam program MBG. 

Secara total, pemerintah mematok anggaran pendidikan lewat RAPBN 2026 sebesar Rp 757,8 triliun. Angka ini naik 9,8 persen dibandingkan outlook 2025, senilai Rp 690,1 triliun. 

Adapun program beasiswa dan makan bergizi gratis menelan porsi anggaran pendidikan terbesar, Rp 401,5 triliun. Disusul penyaluran untuk menggaji guru, dosen dan tenaga kependidikan, serta untuk sarana dan prasarana sekolah/kampus.  

Untuk manfaat yang diterima langsung oleh guru, dosen, dan tenaga kependidikan, pemerintah menyiapkan Rp 178,7 triliun. Dari jumlah itu, tunjangan profesi guru (TPG) PNS mendapat alokasi Rp 68,7 triliun. 

Sementara guru non-PNS yang telah bersertifikasi juga memperoleh TPG dengan anggaran Rp 19,2 triliun, yang akan diberikan kepada 754.747 guru. 

Tenaga pendidik non-PNS mendapatkan Rp 3,2 triliun, sedangkan untuk dosen PNS, pemerintah mengalokasikan Rp 82,9 triliun.

Selain itu, anggaran untuk sarana dan prasarana (sarpras) sekolah serta kampus mencapai Rp 150,1 triliun. Dana ini mencakup rehabilitasi sekolah rakyat dengan anggaran Rp 24,9 triliun, bantuan operasional sekolah Rp 64,3 triliun, bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk PAUD senilai Rp 5,1 triliun, serta renovasi sekolah dan madrasah Rp 22,5 triliun.

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah juga menyiapkan biaya operasional perguruan tinggi sebesar Rp 9,4 triliun. Juga anggaran khusus Rp 3 triliun untuk membangun sekolah unggulan di sembilan lokasi yang telah ditetapkan.

“Kemudian biaya operasi perguruan tinggi Rp 9,4 triliun. Dan tadi Bapak Presiden menjelaskan mengenai sekolah unggulan ada anggaran Rp 3 triliun di sembilan lokasi," pungkas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa. Ia menekankan pendidikan menjadi senjata utama untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan memberantas kemiskinan.

"Kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan 20% APBN atau sekitar Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan. Dari jumlah tersebut, program beasiswa menjadi salah satu fokus utama. Program Indonesia Pintar akan menjangkau 21,1 juta siswa, sedangkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah ditargetkan untuk 1,2 juta mahasiswa di seluruh Indonesia.

Prabowo juga menugaskan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk meningkatkan jumlah penerima beasiswa di perguruan tinggi terbaik dunia. 

"Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa," katanya.

Selain beasiswa, pemerintah akan memperkuat program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebagai jembatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.