Anggaran Rp 20 Triliun Disiapkan, Pemerintah Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan komitmen pemerintah dalam menanggung beban iuran masyarakat. Menkeu telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun khusus untuk melunasi tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Alokasi dana jumbo ini merupakan realisasi dari janji Presiden terkait jaminan kesehatan.

"Tadi minta dianggarkan Rp 20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ungkap Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Meski demikian, pencairan dana tersebut dibarengi dengan harapan besar. Purbaya menegaskan perlunya perbaikan mendasar dalam tata kelola internal BPJS Kesehatan.

Upaya ini penting untuk mencegah kebocoran anggaran di masa depan. Salah satu langkah yang harus diambil adalah mengevaluasi ulang berbagai aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan.

Menkeu mencontohkan, ia menyoroti kebijakan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki minimal 10 persen ventilator. Kebijakan ini, yang mungkin relevan saat pandemi COVID-19, kini dinilai perlu direvisi.

"Akhirnya karena mereka (rumah sakit) sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya meminta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan nggak harus dibeli,” jelas Purbaya.

Selain evaluasi regulasi, fokus utama Menkeu Purbaya selanjutnya adalah pada optimalisasi sistem teknologi informasi (IT) yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Purbaya mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan saat ini memiliki sekitar 200 staf yang bekerja di bidang IT. Jumlah ini, menurutnya, sudah setara dengan sebuah perusahaan teknologi besar.

"Itu sudah (seperti) perusahaan komputer sendiri, gede banget. Ya sudah, saya bilang bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka seluruh Indonesia dan pakai AI (akal imitasi),” tambah Menkeu.

Integrasi sistem IT yang menyeluruh dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) atau akal imitasi diyakini Purbaya akan mampu mendeteksi masalah dalam layanan kesehatan secara lebih efektif. Salah satu area yang disorot adalah proses klaim yang berpotensi bermasalah, di mana sistem dapat mengidentifikasinya dengan cepat.

Purbaya percaya bahwa dengan sistem terintegrasi, proses investigasi masalah, seperti klaim yang tidak wajar, dapat diselesaikan dengan cepat.

Purbaya menargetkan perbaikan dan integrasi sistem IT BPJS Kesehatan ini dapat rampung dalam waktu enam bulan ke depan. Pihak BPJS Kesehatan menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi mandat tersebut. Jika target ini tercapai, Purbaya berharap sistem IT rumah sakit di Indonesia yang dikelola BPJS bisa menjadi salah satu yang terbesar dan terbaik di dunia.

“Saya harapkan sih enam bulan ke depan itu (IT) sudah bekerja. Mereka bilang bisa. Kalau bisa sih harusnya BPJS kita merupakan IT di sistem rumah sakit yang terbesar dan terbaik di dunia,” jelas dia.