Anggaran Pendidikan Rp 757 Triliun di 2026, Terbesar Sepanjang Sejarah NKRI

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pada 2026, pemerintah akan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), yaitu sekitar Rp757,8 triliun. Jumlah ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan bermutu sebagai upaya mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing global. Ia menyebut pendidikan sebagai instrumen penting dalam pemberantasan kemiskinan.

"Kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Rincian Anggaran

Dari total tersebut, Rp150,1 triliun dialokasikan untuk peningkatan kualitas fasilitas sekolah dan kampus, sedangkan Rp178,7 triliun diperuntukkan bagi gaji guru, penguatan kompetensi, kesejahteraan guru, serta dosen. Pemerintah juga menyiapkan tunjangan profesi bagi guru non-PNS dan ASN daerah.

Prabowo menyebut, pemerintah menargetkan program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Selain itu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan memberikan beasiswa kepada 4.000 mahasiswa di berbagai universitas terbaik dunia.

"Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru. Perkuat pendidikan vokasi," ujarnya.

Pemerintah juga akan memperkuat program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi untuk memberi kesempatan anak-anak miskin memperoleh pendidikan terbaik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah menuai sejumlah pencapaian yang membanggakan. Hal tersebut diungkapkan saat menyampaikan  Pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung MPR-DPR, Jumat 15 Agustus 2025.

Salah satunya yang berhasil dicapai pemerintah yaitu tingkat kemiskinan Indonesia yang menyentuh level terendah dalam sejarah.

"Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah," kata dia, Jumat (15/8/2025).

 Menurut Prabowo, ekonomi Indonesia yang kuat menjadi penunjang ekonomi masyarakat, di mana ditopang oleh tingkat pengangguran yang menurun dan terciptanya jutaan lapangan kerja. 

"Kuatnya ekonomi menunjang perekonomian rakyat, tingkat pengangguran turun jadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan," lanjut dia.

Prabowo memastikan pemerintah akan terus bekerja keras untuk menjaga kestabilan kondisi ekonomi Indonesia. Salah satunya diwujudkan dengan menjaga tingkat inflasi di kisaran 2,4%.

"Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4% sehingga menjaga daya beli rakyat terutama masyarakat yang tidak mampu," tutup dia.

Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk segera membangun 1.100 desa nelayan di tahun ini. Untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup bagi kelompok nelayan yang dianggap jadi tulang punggung perekonomian.

Prabowo mengatakan, dirinya ingin para nelayan hingga petani kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, sebagai produsen makanan bagi masyarakat.

"Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Untuk itu, kita akan bangun dalam waktu yang secepat ini, tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).

Menurut estimasinya, setiap desa nelayan nantinya akan terdiri dari sekitar 2.000 kepala keluarga. Dengan penghitungan masing-masing keluarga punya 3 anak, maka total populasi desa nelayan bisa mencapai 10 juta orang.

RI 1 pun bakal memberi modal untuk desa nelayan tersebut. Namun bukan dalam bentuk bansos seperti bantuan langsung tunai (BLT), tapi pinjaman produktif yang harus dibayar lewat hasil kinerja baik.

"Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita. Jadi ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang. Kita pinjemin uang, mereka akan bayar/cicil kembali kepada pemerintah. Karena mereka akan menghasilkan nilai," tuturnya.

Di sisi lain, Prabowo memperingatkan kekayaan negara yang terus bocor dalam jumlah sangat besar. RI 1 pun khawatir itu berpotensi membuat Indonesia menjadi negara gagal.

"Saat ini kita menghadapi realitas terjadinya kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth," kata Prabowo.

Kendati begitu, ia tak ingin menghabiskan tenaga untuk mencari siapa yang salah. Sebab menurutnya sudah tidak ada waktu lagi, dan pemerintah tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang.

"Pemerintahan yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini," pinta dia.

"Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir ke luar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal," tegasnya.

Oleh karenanya, Prabowo merasa berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tidak populer bagi pihak-pihak tertentu, meskipun ia tidak menampik itu akan sulit.

"Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara kita agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan hari esok. Untuk kepentingan generasi sekarang, dan generasi mendatang," serunya.