Akui Rumit, Prabowo Pangkas 145 Aturan Pupuk Subsidi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mengisahkan upaya pemerintah untuk mendorong produksi pangan nasional. Salah satunya dengan memangkas 145 aturan dalam penyaluran pupuk subsidi ke petani.

Pemangkasan regulasi itu telah dilakukan Prabowo sejak awal 2025 ini. Menurutnya, dengan adanya 145 aturan tadi, penyaluran pupuk subsidi menjadi rumit.

"Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas hasilnya produksi beras meningkat," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Soal pupuk ini, RI 1 mengalokasikan anggaran Rp 46,9 triliun untuk pupuk subsidi di 2026 mendatang. Dana itu akan digunakan untuk menyalurkan 9,62 juta ton pupuk subsidi.

Kenaikan produksi tadi turut berkontribusi pada stok cadangan beras pemerintah lebih dari 4 juta ton. Selain itu, harga beli di tingkat petani pun diklaim lebih stabil.

"Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton, harga stabil petani semakin sejahtera kedepan akan kita lanjutnya cerita sukses ini," tuturnya.

Bulog Jadi Penyangga Ketahanan Pangan

Selain itu, Kepala Negara ini mengatakan, RUU APBN 2026 mengalokasikan setidaknya Rp 22,7 triliun untuk Perum Bulog.

"Bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani dan penjaga daya beli masyarakat," tegas dia.

Adapun, secara keseluruhan, Rp 164,4 triliun dana APBN 2026 akan digunakan untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah menuai sejumlah pencapaian yang membanggakan. Hal tersebut diungkapkan saat menyampaikan  Pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung MPR-DPR, Jumat 15 Agustus 2025.

Salah satunya yang berhasil dicapai pemerintah yaitu tingkat kemiskinan Indonesia yang menyentuh level terendah dalam sejarah.

"Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah," kata dia, Jumat (15/8/2025).

 Menurut Prabowo, ekonomi Indonesia yang kuat menjadi penunjang ekonomi masyarakat, di mana ditopang oleh tingkat pengangguran yang menurun dan terciptanya jutaan lapangan kerja. 

"Kuatnya ekonomi menunjang perekonomian rakyat, tingkat pengangguran turun jadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan," lanjut dia.

Prabowo memastikan pemerintah akan terus bekerja keras untuk menjaga kestabilan kondisi ekonomi Indonesia. Salah satunya diwujudkan dengan menjaga tingkat inflasi di kisaran 2,4%.

"Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4% sehingga menjaga daya beli rakyat terutama masyarakat yang tidak mampu," tutup dia.

Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk segera membangun 1.100 desa nelayan di tahun ini. Untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup bagi kelompok nelayan yang dianggap jadi tulang punggung perekonomian.

Prabowo mengatakan, dirinya ingin para nelayan hingga petani kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, sebagai produsen makanan bagi masyarakat.

"Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Untuk itu, kita akan bangun dalam waktu yang secepat ini, tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).

Menurut estimasinya, setiap desa nelayan nantinya akan terdiri dari sekitar 2.000 kepala keluarga. Dengan penghitungan masing-masing keluarga punya 3 anak, maka total populasi desa nelayan bisa mencapai 10 juta orang.

RI 1 pun bakal memberi modal untuk desa nelayan tersebut. Namun bukan dalam bentuk bansos seperti bantuan langsung tunai (BLT), tapi pinjaman produktif yang harus dibayar lewat hasil kinerja baik.

"Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita. Jadi ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang. Kita pinjemin uang, mereka akan bayar/cicil kembali kepada pemerintah. Karena mereka akan menghasilkan nilai," tuturnya.

Di sisi lain, Prabowo memperingatkan kekayaan negara yang terus bocor dalam jumlah sangat besar. RI 1 pun khawatir itu berpotensi membuat Indonesia menjadi negara gagal.

"Saat ini kita menghadapi realitas terjadinya kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth," kata Prabowo.

Kendati begitu, ia tak ingin menghabiskan tenaga untuk mencari siapa yang salah. Sebab menurutnya sudah tidak ada waktu lagi, dan pemerintah tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang.

"Pemerintahan yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini," pinta dia.