Ada Satgas Baru, Menkeu Purbaya Bakal Jadi 'Hakim' Dadakan Buat Tuntaskan Kendala Program Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menampung keluhan pelaku usaha dalam rangka menyelesaikan hambatan yang dihadapi. Langkah Menkeu Purbaya ini sebagai aksi percepatan program prioritas pemerintah.

Purbaya akan tergabung dalam kelompok kerja (pokja) dua dalam Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Fokusnya adalah menampung dan mengatasi masalah dari pelaku usaha.

"Saya juga bagian dari Pokja II ya, di Pokja II juga ada tim debottlenecking yang mengatasi masalah-masalah yang bukan program prioritas, artinya yang diluar pemerintah," kata Purbaya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Dalam pokja tersebut, Purbaya akan berlaku selayaknya hakim dadakan setelah menampung masalah yang ada. Kemudian, permasalahan itu akan dicari solusinya setiap minggu.

"Nanti disitu saya akan terima pengaduan dari para pelaku bisnis, saya akan menggelar pekara setiap minggu. Nanti saya yang mimpin disitu. Nanti kalau ada masalah dari situ yang berhubungan hukum dan peraturan kita akan salurkan ke Pokja III," tuturnya.

"Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real kita bisa hilangkan secara bertahap," sambungnya.

Selanjutnya, setelah skema ini berjalan efektif, Purbaya memprediksi iklim investasi bisa membaik. Ini akan jadi dampak positif dari pelaksanaan penyelesaian masalah di lapangan.

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi diprediksi akan turut mendapat hasil yang maksimal dan lebih baik.

"Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan ke depan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan. Sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dengan lebih cepat dari yang sekarang," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah. Ada tiga kelompok kerja (pokja) yang akan saling fokus mempercepat program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, pembentukan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah sejalan dengan mandat Presiden Prabowo dalam rapat terbatas pekan lalu. Fokusnya menyatukan langkah untuk mempercepat program prioritas.

"Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat," kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ada tiga pokja yang disepakati. Pertama, terkait dengan percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran dalam program strategis pemerintah.

Kedua, percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau debottlenecking. Pokja ketiga akan fokus pada percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum.

"Program pemerintah yang dibahas dan menjadi fokus dari pelaksanaan tugas, antara lain program paket ekonomi yang 8+4+5, program stimulus ekonomi di 2026, terkait juga dengan program lanjutan insentif fiskal, debottlenecking terhadap non-tarriff barrier dan isu per komoditas, per sektor, dan hambatan lainnya," tuturnya.