94 WNA Didepak dari KEK Sei Mangkei, Kemnaker Tegaskan Aturan yang Berlaku

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perusahaan diminta untuk mematuhi secara ketat regulasi dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah terkait penggunaan TKA.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menegaskan bahwa Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Jika TKA bekerja tanpa memiliki RPTKA yang disahkan, maka hal tersebut melanggar aturan dan dapat dikenai sanksi.

"Kami juga menghimbau bagi pekerja hingga masyarakat yang mengetahui adanya praktik penggunaan TKA tidak sesuai ketentuan, supaya segera melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Daerah dan atau Kementerian Ketenagakerjaan untuk dilakukan penegakan hukum," kata Sunardi dikutip dari Antara, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, peran aktif masyarakat melalui kolaborasi pengawasan menjadi sangat penting dalam menyelenggarakan norma ketenagakerjaan, termasuk dalam memantau penggunaan TKA di Indonesia.

"Pemerintah sangat memerlukan dukungan masyarakat luas," ujar Sunardi.

Imbauan ini disampaikan menyusul tindakan tegas yang baru-baru ini dilakukan Kemnaker di salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumatera Utara, sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menertibkan TKA ilegal.

Komitmen Kemnaker untuk menindak TKA ilegal bukan sekadar gertakan. Sebelumnya, pada Rabu (22/10/2025), pemerintah melalui Kemnaker telah mengeluarkan sebanyak 94 warga negara asing (WNA) yang bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara.

Pengusiran 94 WNA dari lokasi kerja di Jalan Kelapa Sawit II No 1, Sei Mangkei, Bosar Maligas, Simalungun itu disaksikan oleh otoritas daerah, termasuk Kadisnaker Simalungun Riando Purba, Kabid Pengawasan Sumatera Utara Sevline Rosdiana Butet, dan pimpinan KEK Sei Mangkei.

Plt Dirjen Pengawasan & K3 Kemnaker, Ismail Pakaya, menjelaskan bahwa tindakan tegas ini diambil karena seluruh WNA tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang disyaratkan.

"Ke-94 WNA dikeluarkan dari lokasi kerja di Simalungun karena tak memiliki pengesahan RPTKA sesuai amanat PP 34 Tahun 2021 dan Permenaker 08 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing," kata Ismail.

Ismail menegaskan, meskipun kawasan tersebut menarik investor domestik dan asing, namun semua pihak wajib tunduk pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Aturan RPTKA ini adalah benteng untuk memastikan setiap TKA yang bekerja benar-benar memiliki legalitas dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal.

Sanksi pengusiran 94 WNA dari KEK Sei Mangkei menjadi pelajaran penting bagi semua perusahaan, terutama yang beroperasi di kawasan strategis dan mempekerjakan tenaga kerja asing. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pengawasan & K3 Kemnaker, Ismail Pakaya, secara spesifik menyebutkan payung hukum yang menjadi dasar penindakan tersebut.

Dua regulasi utama yang mengatur penggunaan TKA dan wajib dipatuhi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Regulasi ini mengatur secara rinci mengenai prosedur, syarat, hingga sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh dalam mempekerjakan TKA. Pengesahan RPTKA merupakan bagian krusial dari prosedur tersebut.

Dengan adanya penegakan hukum ini, Kemnaker berharap semua perusahaan, baik di KEK maupun di luar KEK, dapat segera mengecek dan melengkapi dokumen perizinan TKA yang mereka pekerjakan. Kepatuhan regulasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk dukungan terhadap perlindungan tenaga kerja dan kepastian berusaha di Indonesia.