17 Kabupaten Minta Bapanas Guyur Operasi Pasar Beras Murah, di Mana Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan ada 17 kabupaten yang meminta guyuran operasi pasar beras murah atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Mayoritas daerah itu berada di wilayah Indonesia Timur.

Arief bilang, guyuran SPHP beras murah akan dilakukan pada akhir Juni 2025 ini. Targetnya adalah daerah di luar sentra produksi beras. Dia menuturkan, sudah ada 17 kabupaten dari 8 provinsi sudah mengajukan ke Bapanas.

"Akhir Juni dimulai dari beberapa daerah yang angkanya naik, per hari ini Bapanas mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi 17 bupati 17 kabupaten, daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP," ungkap Arief, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Dia mendapatkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adanya kecenderungan inflasi beras mulai naik ke angka 1,6 persen. Padahal, sepanjang tahun lalu berada di kisaran 1,5 persen. Kendati begitu, angka tersebut dinilainya masih dalam batas wajar.

Tercatat ada 17 kabupaten yang meminta operasi pasar beras murah tadi. Walaupun Arief belum merinci lebih jauh, daerah itu termasuk di Maluku Utara dan Papua.

"Ada 17, saya enggak hafal, termasuk Papua, Maluku Utara, ada beberapa, tapi saya nggak hafal. Ya, banyaknya di Indonesia Timur, kalau daerah-daerah sentra produksi itu masih baik," ujarnya.

Arief juga belum bicara banyak mengenai volume beras yang akan diguyur dalam operasi pasar itu. Namun, biasanya Bapanas mencatat sekitar 120-150 ribu ton beras digelontorkan setiap bulannya pada tahun lalu.

"Tapi sekarang kita sangat selected, daerah mana emang paling perlu, kelihatan dari pengajuan 17 bupati, 8 provinsi. Kemudian kita punya indikator ada di Badan Pangan kita punya enumerator di lebih dari 400 kabupaten-kota, kan kita bisa monitor per kabupaten," urainya.

"Tahun ini karena kita juga sedang fokus untuk penyerapan, maka SPHP selected, kalau dulu itu sepanjang tahun dibuka, saerah-daerah tertentu, daerah yang tidak panen atau daerah yang memang tidak memiliki produksi itu biasanya dikelontorkan, tapi yang tahun ini selected," Arief menambahkan

Dia menuturkan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga telah memberi perhatian soal ini.

Keduanya dikatakan telah meminta penyaluran beras SPHP atau operasi pasar segera dilakukan. Adapun, jumlah yang akan digelontorkan untuk 17 kabupaten tadi masih akan dihitung kembali.

"Ya, nanti sambil kita review, kita lihat juga sama-sama (jumlah pasokan beras). Tapi yang jelas SPHP ini diperlukan masyarakat, tadi pesannya Pak Menko adalah jangan terlalu lama, kita harus lepas segera, Pak Mentan juga sampaikan gitu," ujar dia.

Bantuan Pangan Beras

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan kesiapan stok beras untuk disalurkan sebagai bantuan pangan pada akhir Juni 2025 ini. Data acuan 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) kini masih dalam tahap finalisasi.

"Nah sekarang baru dikeluarkan, dipakai untuk 2 bulan, berarti 20 kilo kali 18,3 juta. Jadi sudah disepakati, tindak lanjut dari Ratas yang dipimpin Bapak Presiden yang lalu, di samping yang Rp 400.000 kali 18,3 juta dalam bentuk bansos (bantuan sosial)," ucap Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Di lokasi yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bantuan pangan beras itu akan dilakukan pada akhir Juni hingga Juli 2025 mendatang. Adapun, acuan datanya masih dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Sosial.