Liputan6.com, Jakarta Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mengurangi tarif impor pada produk otomotif. Mengutip Channel News Asia, Selasa (29/4/2025) Trump akan mengurangi beberapa bea yang dikenakan pada suku cadang asing pada mobil yang diproduksi di dalam AS.
"Presiden Trump tengah membangun kemitraan penting dengan para produsen mobil dalam negeri dan para pekerja Amerika kita yang hebat," kata Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dalam keterangan Gedung Putih.
"Kesepakatan ini merupakan kemenangan besar bagi kebijakan perdagangan Presiden dengan memberi penghargaan kepada perusahaan yang memproduksi di dalam negeri, sekaligus menyediakan landasan bagi para produsen yang telah menyatakan komitmen mereka untuk berinvestasi di Amerika dan memperluas produksi dalam negeri mereka,” terangnya.
The Wall Street Journal, yang pertama kali melaporkan perkembangan tersebut, mengatakan bahwa langkah tersebut berarti perusahaan mobil yang membayar tarif tidak akan dikenakan biaya untuk pungutan lain, seperti pungutan pada baja dan aluminium, dan penggantian biaya akan diberikan untuk tarif yang telah dibayarkan.
Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi laporan tersebut dan mengindikasikan bahwa langkah tersebut akan diresmikan pada Selasa (29/4).
Sebelumnya, para produsen mobi memperkirakan Trump akan mengeluarkan keringanan dari tarif otomotif menjelang perjalanannya ke Michigan, yang merupakan rumah bagi Detroit Three produsen mobil dan lebih dari 1.000 pemasok mobil utama di AS.
Pekan lalu, sebuah koalisi kelompok industri otomotif AS mendesak Trump untuk tidak mengenakan tarif 25 persen pada suku cadang mobil impor, dengan peringatan bahwa tarif tersebut akan memangkas penjualan kendaraan dan menaikkan harga.
Trump sebelumnya berencana untuk mengenakan tarif sebesar 25 persen pada suku cadang mobil paling lambat pada 3 Mei 2025.
Prabowo Buat Satgas Tangani Tarif Impor Trump-Mitigasi PHK
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Pemerintah tengah memproses pembentukan tiga Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani perekonomian Indonesia.
Ketiga satgas ini dibentuk untuk menyusun kesiapan menghadapi dampak ekonomi yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan tarif impor baru di Amerika Serikat.
Pertama, satgas yang akan dibentuk adalah untuk melanjutkan perundingan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS). Satgas ini akan bertugas untuk mempercepat perundingan dengan AS dan langsung sudah disetujui oleh Prabowo.
"Pertama untuk tindaklanjuti perundingan investasi yaitu Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi. Presiden setujui,” kata Airlangga kepada media di Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
“Dengan satgas perundingan kita bisa percepat perundingan dengan AS," ungkapnya.
Selanjutnya, satgas yang sudah siap dibentuk dan disetujui Presiden Prabowo adalah satgas yang khusus mengurus perluasan kesempatan kerja dan mitigasi (Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketiga, adalah Satgas Deregulasi Kebijakan yang bertugas memberikan regulasi peningkatan iklim investasi di Indonesia.
"Dan ketiga Satgas Deregulasi Kebijakan. Tentu ini yang berkaitan dengan peningkatan iklim investasi dan percepatan perizinan berusaha," jelas Airlangga.
Airlangga Lapor ke Prabowo Sederet Hasil Negosiasi Tarif Impor AS
Selain itu, Airlangga juga melaporkan hasil negosiasi terkait tarif impor yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia.
Dalam kunjungan delegasi Indonesia ke AS, Airlanggabertemu dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, serta perwakilan dari Kantor Perdagangan AS (US Trade Representative/USTR).
Tak hanya itu, Airlangga juga bertemu denganperwakilan dari perusahaan-perusahaan AS yakni Amazon, Boeing, Microsoft, hingga Google.
"Saya laporkan ke Presiden yang ditawarkan Indonesia secara prinsip melalui surat yang disampaikan 7 dan 9 April mendapatkan apresiasi ke Amerika,” ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
“Surat kita relatif komprehensif, terkait non tarif barrier, dan rencana Indonesia seimbangkan neraca perdagangan," terangnya.
Perdagangan yang Adil
Dalam pertemuan itu, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia ingin perdagangan yang adil atau disebut sebagai 'fair and square.'
Ia lebih lanjut mengatakan, Indonesia menawarkan untuk menyeimbangkan neraca dagang dengan AS.
"Mereka kan neraca perdagangannya sekitar USD 19 miliar, kita berikan lebih dari USD 19,5 miliar. Jual beli langsung USD 19,5 miliar tapi kita ada proyek yang akan dibeli dari AS," bebernya.
Selain itu, Indonesia juga meminta AS memberikan tarif yang lebih adil untuk barang-barang ekspor Indonesia.
"Kita juga mengajukan permintaan untuk tarif yang sifatnya resiprokal artinya untuk komoditas utama Indonesia yang ekspor ke AS. Kami minta tarif kita setara dengan negara lain. Apakah ke Vietnam, Bangladesh, sehingga dengan yang lain kita ada equal level playing field," imbuhnya.