Butuh Rp 7.500 Triliun! Sri Mulyani Ungkap Syarat Ekonomi Indonesia Tumbuh Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di tahun 2026, negara membutuhkan tambahan investasi baru minimal Rp 7.500 triliun.

“Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan. Komponen investasi menyumbang 30% terhadap PDB, sehingga harus tumbuh 5,9% year-on-year,” jelas Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (1/7/2025), seperti dikutip dari Antara. 

Salah satu instrumen utama yang diandalkan pemerintah untuk mendatangkan investasi adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini difokuskan pada sektor strategis dengan nilai tambah tinggi yang diharapkan mampu menyerap investasi dalam dan luar negeri secara signifikan.

Selain investasi, konsumsi rumah tangga juga menjadi pilar penting karena menyumbang sekitar 55% terhadap PDB. Pemerintah menargetkan konsumsi tumbuh 5,5% dengan cara:

• Meningkatkan kesempatan kerja
• Menjaga daya beli masyarakat
• Menekan inflasi
• Menyalurkan bantuan sosial dan subsidi energi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut akan memberi efek ganda dengan menciptakan rantai pasok di berbagai daerah dan menyerap sekitar 1,7 juta tenaga kerja. Program ini akan dilengkapi dengan:

• Pembangunan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih
• Penyaluran KUR untuk 2,3 juta debitur
• Program sosial seperti PKH, kartu sembako, dan bantuan subsidi upah

“Jika konsumsi dan investasi digabung, kontribusinya mencapai 85% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani menekankan bahwa pencapaian pertumbuhan tinggi memerlukan peran besar sektor swasta. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, Danantara, dan swasta adalah keharusan.

“Pemerintah mendukung melalui regulasi yang kondusif dan stabilitas makro yang terjaga,” katanya.

Swasta berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur, ekonomi hijau, hingga transformasi digital yang menopang pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Pada sektor eksternal, hilirisasi tetap menjadi strategi utama untuk mendongkrak ekspor. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor hingga 6,8%, meski di tengah tren proteksionisme global.

“Target ini cukup menantang, mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 hanya sekitar 2,4% menurut Bank Dunia dan 3% menurut IMF,” ucapnya.

Di sisi produksi, sektor industri pengolahan menjadi prioritas karena menyumbang 19% terhadap PDB. Pemerintah menargetkan sektor ini tumbuh 5,3% melalui dorongan investasi, inovasi, dan produktivitas.

Perdagangan besar dan eceran (kontribusi 13,2% PDB), ditargetkan tumbuh 5,7%Informasi dan komunikasi (kontribusi 4,4% PDB), ditargetkan tumbuh tinggi 8,3%, terutama dari pertumbuhan data center dan ekonomi digital.

Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,2%–5,8% yoy. Namun, beberapa fraksi di DPR memberikan catatan:

• Gerindra mengusulkan target 6,3%
• PKB mengusulkan 6%
• Golkar mendorong target di batas atas, yaitu 5,8%

Mereka berharap target jangka panjang pertumbuhan 8% pada 2029 bisa tercapai.

“Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas,” tutup Menkeu Sri Mulyani.