THR PNS Cair Pekan Pertama Puasa, Ini Trik Mengaturnya Agar Cukup hingga Lebaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tunjangan hari raya (THR) tahun 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri akan mulai disalurkan pada pekan pertama bulan Ramadhan.

“(Pencairan THR) Minggu pertama puasa,” kata Purbaya.

Dia tidak merinci lebih lanjut terkait tanggal pasti pencairan THR bagi ASN dan TNI/Polri. Hanya saja, dia menyebut penyaluran tunjangan lebaran itu bakal dimulai dalam waktu dekat.

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan,” kata Purbaya.

Adapun proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 mencapai Rp809 triliun, dimana anggaran untuk THR bagi ASN, TNI, dan Polri termasuk diantaranya.

Secara rinci, pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera Rp6 triliun, serta paket stimulus Rp13 triliun.

Seperti diketahui, Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu momen yang paling dinanti oleh para pekerja di Indonesia, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang perayaan Idul Fitri.

Dana segar ini bukan sekadar bonus, melainkan pendapatan tambahan yang sangat berharga untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang bersifat mendesak maupun jangka panjang. Oleh karena itu, tips mengatur THR dengan bijak menjadi kunci agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak cepat habis.

Pemerintah telah merencanakan pencairan THR lebih awal, yaitu secara bertahap mulai minggu pertama puasa, dengan target paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Meskipun Peraturan Pemerintah (PP) terkait THR 2026 masih menunggu penerbitan, mekanisme dasarnya diprediksi tidak akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, seperti PP Nomor 14 Tahun 2024 dan PP Nomor 11 Tahun 2025. Pemahaman mengenai komponen dan jadwal pencairan ini menjadi langkah awal penting dalam pengelolaan THR yang efektif.

Pengelolaan THR yang baik tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan Lebaran, tetapi juga tentang membangun stabilitas finansial.

Dengan strategi yang tepat, PNS dan ASN dapat memastikan bahwa tunjangan ini tidak hanya lewat begitu saja, melainkan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi keuangan pribadi dan keluarga. Mari simak tips komprehensif untuk mengatur THR agar manfaatnya terasa maksimal.

THR diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan, termasuk PNS, Calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus lingkungan K/L, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, serta pimpinan, anggota, dan pegawai non-ASN LNS. Pensiunan PNS juga berhak menerima THR dengan komponen yang berbeda dari ASN aktif.

Komponen THR PNS/ASN yang bersumber dari APBN umumnya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Bagi PNS di instansi daerah dengan anggaran APBD, tunjangan kinerja digantikan oleh tambahan penghasilan. Guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja bisa mendapatkan tunjangan profesi guru atau dosen. Penting dicatat bahwa CPNS menerima 80 persen gaji pokok sebagai THR, dan tunjangan seperti uang makan atau transport tidak termasuk dalam perhitungan ini.

Untuk pensiunan PNS, komponen THR terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Pemerintah berencana mencairkan THR secara bertahap dari minggu pertama puasa, paling cepat 10 hari kerja sebelum Idul Fitri.

Jika ada kendala, THR masih dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Dasar hukum pemberian THR diatur dalam Peraturan Pemerintah yang diterbitkan setiap tahun menjelang Lebaran.

Langkah pertama dalam tips mengatur THR adalah mengubah pandangan bahwa THR bukan sekadar bonus, melainkan bagian dari pendapatan reguler yang harus dikelola. Setelah itu, buatlah daftar prioritas pengeluaran yang terperinci. Bedakan secara jelas antara kebutuhan mutlak dan keinginan yang bersifat tambahan, sehingga alokasi dana dapat lebih terarah dan efisien.

Prioritaskan sebagian THR untuk memenuhi kewajiban finansial. Bagi yang muslim, sisihkan untuk zakat dan sedekah sebagai bentuk berbagi kebahagiaan. Selain itu, gunakan dana ini untuk melunasi utang, terutama yang memiliki bunga tinggi, guna mengurangi beban finansial di masa mendatang.

Salah satu tips mengatur THR yang paling krusial adalah mengalokasikan sebagian dana untuk tabungan dan investasi. Disarankan menyisihkan 5% hingga 20% untuk tujuan ini, bisa dalam bentuk emas atau instrumen investasi lain sesuai profil risiko. Jangan lupakan pula pentingnya dana darurat; sisihkan sekitar 10% hingga 30% dari THR untuk mengantisipasi hal tak terduga seperti sakit atau kecelakaan.

Buatlah pos pengeluaran khusus untuk kebutuhan Lebaran seperti mudik, makanan khas, atau baju baru, namun pastikan alokasinya tidak melebihi 60% dari total THR. Penting untuk menahan diri dari pembelian impulsif, terutama saat godaan diskon menjelang Lebaran sangat besar. Buat batasan anggaran dan hindari terlalu sering melihat aplikasi belanja online untuk mencegah pemborosan. Pertimbangkan juga untuk mengalokasikan sebagian THR untuk premi asuransi sebagai proteksi masa depan.

Bagi PNS dan ASN, penting untuk memahami secara detail komponen THR yang diterima, mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga, hingga tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Pemahaman ini akan mempengaruhi total nominal yang diterima. Selain itu, ingatlah bahwa THR adalah objek Pajak Penghasilan (PPh 21), sehingga akan ada potongan pajak yang perlu diperhitungkan.

Mengingat komponen THR PNS/ASN cenderung stabil dan jelas, manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat keuangan jangka panjang, misalnya melalui investasi atau penambahan dana pensiun. Selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pencairan THR ASN. Pastikan Anda hanya mempercayai informasi dari sumber resmi pemerintah.

Apabila terjadi keterlambatan pencairan atau adanya permasalahan lain terkait THR, PNS dan ASN memiliki hak untuk mengajukan pengaduan melalui jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah. Ini memastikan hak-hak Anda terpenuhi dan proses pencairan berjalan lancar sesuai ketentuan.