Strategi Paket Ekonomi 8+4+5 demi Genjot Pertumbuhan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengumumkan program Paket Ekonomi 2025. Paket Ekonomi 2025. Paket Ekonomi 2025 itu antara lain delapan program akselerasi, empat program lanjutan pada 2026, dan lima program untuk penyerapan tenaga kerja.

Paket Ekonomi 2025 itu sebagai upaya pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuturkan, program Paket Ekonomi 2025 merupakan hasil pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama Program Paket Ekonomi di tahun 2025. Terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja, ujar Airlangga, Senin, 15 September 2025, dikutip Rabu (17/9/2025).

Untuk delapan program paket ekonomi itu, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 16,23 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, dari anggaran Rp 16,23 triliun untuk delapan program akselerasi, terbesar untuk bantuan pangan mencapai Rp 7 triliun. Ia memastikan defisit anggaran masih aman dengan program itu.

"Yang paling besar tadi yang 2x10kg itu sekitar Rp 7 triliun, sudah ada uangnya kami sediakan, bukan berarti defisitnya melebar," kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 September 2025.

Dia mengatakan telah ada hitungan penggunaan anggaran, mengacu pada penggunaan dari tahun-tahun sebelumnya. Purbaya mengatakan, enggan ada anggaran yang tersisa.

"Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak bagi perekonomian tanpa berubah defisit terlalu signifikan," kata dia.

Purbaya menuturkan, dampaknya terhadap ekonomi nasional akan positif. Sehingga dampak terhadap defisitnya pun cenderung positif.

"Nanti kalau ekonominya tumbuh lebih bagus, kalau kita asumsikan ratio taxation-nya konstan, kalau PDB-nya tumbuh lebih cepat kan tax-nya lebih cepat juga. Jadi mungkin dampaknya ke defisit cenderung netral positif," kata dia.

Sekretaris Jenderal Hipmi, Anggawira menuturkan, guyuran insentif dengan nilai total Rp 16,23 triliun pada 2025 ini bisa memudahkan pelaku usaha. Mengingat lagi adanya tantangan dinamika global dan kekhawatiran pelambatan ekonomi.

"Beberapa program yang diluncurkan mampu menjawab kebutuhan mendesak pelaku usaha muda maupun UMKM," ujar Anggawira dalam keterangannya, Selasa, 16 September 2025.

Misalnya, terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah yang diperluas ke sektor pariwisata. 100 persen PPh 21 akan berlaku hingga Desember 2025. Anggawira memandang ini menjadi angin segar. "Di sektor pariwisata dan F&B, insentif berupa keringanan pajak diyakini akan mendongkrak konsumsi domestik serta memperkuat daya saing," ujarnya.

Anggawira menilai, adanya perlindungan sosial bagi pekerja bukan penerima upah, termasuk para pengemudi ojek online. Menurut dia, ini menunjukkan keberpihakan pada kelompok rentan.

Lalu, deregulasi serta integrasi RDTR digital ke dalam OSS dipandang sebagai langkah penting untuk mempercepat investasi dan mempermudah pengusaha muda memulai maupun mengembangkan usaha. "Dukungan untuk UMKM dan gig economy di era digital juga dianggap sangat relevan agar pengusaha muda mampu bersaing, baik di pasar lokal maupun global," kata dia.

Tenaga Ahli Utama PCO, Fithra Faisal menuturkan, paket stimulus ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas sekaligus perlindungan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja (gig worker).

“Terutama ojol (pengemudi ojek online) yang kemarin mendapatkan concern yang lumayan besar dari Presiden,” ujar Fithra dikutip dari Antara

Plus Minus

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai secara anggaran untuk paket stimulus jilid 3 ini relatif lebih kecil dibandingkan paket stimulus pertama dan kedua.

"Jika ditotalkan, stimulus yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 57,5 triliun dengan gelontoran di paket kedua (Juni 2025) mencapai Rp 24,4 triliun," ujar Nailul Huda kepada Liputan6.com, Selasa, 16 September 2025.

Ia menilai, dampak dari kedua paket awal sangat minim bagi konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi kuartal I melambat dan kuartal II ia pun meragukan data-nya benar.

"Jadi, dengan anggaran jilid ketiga sebesar Rp 16,23 triliun, saya tidak banyak berharap akan meningkatkan perekonomian. Namun ada beberapa poin positif dari kebijakan stimulus ekonomi jilid 3 ini," kata dia.

Pemerintah sangat positif mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemberian iuran jaminan kepada pekerja lepas termasuk driver ojek online memang sudah seharusnya dilakukan sejak lama.

"Kita selalu menyuarakan bahwa harus ada perlindungan bagi semua pekerja, termasuk pekerja lepas. Alasannya bukan hanya soal insentif, tapi lebih kepada pemberian jaminan sosial bagi pekerja secara keseluruhan," ujar Nailul.

Skema pemberian bantuan ini bisa mendorong pekerja lepas untuk bisa mengakses program pemerintah. Ia pun berharap program ini bukan program jangka pendek.

"Atas dasar tersebut, saya rasa akan sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk membuat program terkait dengan jaminan sosial pengemudi ojek online dan pekerja sejenis lainnya. Tinggal merumuskan skema untuk pembayaran yang disesuaikan dengan karakteristik pekerja," kata dia.

1.Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun). Target 20.000 penerima dengan anggaran Rp 198 miliar (APBN 2025) dan Rp 198 miliar (APBN 2026).

2.Perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata. Menyasar 552 ribu pekerja, anggaran Rp 120 miliar (APBN 2025) dan Rp 480 miliar (APBN 2026).

3.Bantuan pangan periode Oktober–November 2025. Menjangkau 18,3 juta KPM dengan anggaran Rp 7 triliun.

4.Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (ojek pangkalan, sopir, kurir, logistik) selama 6 bulan. Target 731.361 orang dengan anggaran Rp 36 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan.

5.Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Menyasar 1.050 unit rumah dengan anggaran Rp 150 miliar (selisih bunga ditanggung BPJS Ketenagakerjaan).

6.Program Padat Karya Tunai (cash for work). Target 609.465 orang dengan anggaran Rp 3,5 triliun (Kemenhub) dan Rp 1,8 triliun (Kementerian PUPR).

7.Program Deregulasi Implementasi PP 28/2025. Menargetkan 50 daerah (2025) dan 300 daerah (2026) dengan anggaran Rp 175 miliar (2025) dan Rp 1,05 triliun (2026).

8.Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta). Fokus perbaikan kualitas permukiman serta platform pemasaran UMKM dan gig economy. Akan diperluas ke Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Anggaran Rp 2,7 triliun dari dana kontinjensi Pemprov DKI Jakarta dan Kemenparekraf.

1.Perpanjangan pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga 2029, melalui revisi PP. Anggaran 2025: Rp 2 triliun.

2.Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata. Menyasar pekerja bergaji maksimal Rp 10 juta/bulan. Anggaran 2026: Rp 480 miliar.

3.PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja industri padat karya (alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, kulit). Target 1,7 juta pekerja bergaji maksimal Rp 10 juta/bulan. Anggaran 2026: Rp 800 miliar.

4.Diskon Iuran JKK dan JKM untuk seluruh BPU. Diperluas ke petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga. Target 9,96 juta orang. Anggaran 2026: Rp 753 miliar.

Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja

1.Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dari 81.487 KDMP berbadan hukum ditargetkan menyerap 681 ribu tenaga kerja, dengan target 1 juta hingga Desember 2025.

2.Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Menjangkau 100 desa tahun ini, menyerap 8.645 tenaga kerja, dengan potensi membuka 200 ribu lapangan kerja dari 4.000 titik.

3.Revitalisasi Tambak Pantura. Menyasar area 20.000 hektare, diprediksi menyerap 168.000 tenaga kerja.

4.Modernisasi Kapal Nelayan. Menyasar 1.000 kapal nelayan dan menciptakan 200.000 lapangan kerja. Termasuk penyediaan kapal 30 GT untuk KNMP serta kapal 150–2.000 GT bagi pelaku usaha dan BUMN/Agrinas Jaladri.

5.Perkebunan Rakyat. Replanting lahan seluas 870.000 hektare oleh Kementan, ditargetkan mampu membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.