Sri Mulyani Janji Program 3 Juta Rumah Tak Bebani APBN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menegaskan program 3 Juta Rumah  tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden Prabowo Subianto mencanangkan setiap tahun pemerintah harus membangun 3 juta rumah. 

Maka untuk menjaga keseimbangan fiskal, berbagai skema pembiayaan kreatif akan dikembangkan tanpa mengabaikan sektor lainnya. Hal ini akan dilakukan agar APBN tetap terjaga disiplin fiskalnya, namun tetap responsif terhadap kebutuhan pembangunan sektor lain, termasuk perumahan.

"Kita akan terus mengembangkan berbagai creative financing, sehingga APBN tetap terjaga disiplin fiskalnya, namun tetap responsif dan mampu mendukung sektor lainnya, tidak hanya perumahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menkeu menyebut, pencapaian target pembangunan 3 juta rumah, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah merancang berbagai langkah melalui kolaborasi antara instrumen fiskal dan moneter, yang bertujuan untuk memberikan akses perumahan yang lebih baik kepada masyarakat.

FLPP

Salah satu langkah utama yang diambil adalah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang merupakan program pendanaan berbasis APBN dengan suku bunga rendah.

FLPP ini disalurkan melalui Tapera dan perbankan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan memastikan bahwa masyarakat berpendapatan rendah bisa membeli rumah dengan biaya yang terjangkau.

"Kalau dari fiskal sendiri terhadap perumahan itu cukup banyak instrumen yang sudah kita sedang dan terus akan didukung. Pertama melalui FLPP, yaitu fasilitas likuiditas. Yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah, yang disalurkan oleh Tapera, kemudian melalui perbankan," jelas Menkeu.

Tidak hanya FLPP, pemerintah juga memberikan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Dana PMN ini kemudian disalurkan melalui perbankan untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi MBR.

"Kita juga memberikan PMN kepada PT SMF. Itu juga dananya di blend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah," ujarnya.

Program ini bertujuan untuk menurunkan biaya pembiayaan rumah bagi MBR, dengan cara menyediakan dana murah yang berasal langsung dari APBN.

"Masyarakat berpendapatan rendah, itu memang akan menikmati subsidi. Sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah, yaitu dari APBN langsung," ujar Menkeu.

Sebagau bendahara negara, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya penerbitan Surat Berharga Negara Perumahan yang diharapkan akan meningkatkan kemampuan pembiayaan sektor perumahan.

Surat berharga ini akan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi MBR. Dalam implementasinya, mekanisme FLPP akan dimodifikasi dan diperbesar volumenya untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Pemerintah juga berencana untuk bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Himbara, dengan memanfaatkan fasilitas kredit yang berasal dari Giro Wajib Minimum (GWM) yang diturunkan, yakni sebesar Rp80 triliun.

"Kami juga dalam hal ini untuk bisa bekerjasama nanti dengan Bank Indonesia, OJK, dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM yang diturunkan, yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp80 triliun," katanya.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendongkrak permintaan masyarakat untuk membeli rumah, baik rumah dengan fasilitas MBR maupun rumah komersial.

Melalui kerjasama ini, pemerintah bertujuan agar semakin banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan fasilitas perumahan dengan biaya yang lebih terjangkau.

"Jadi, dengan ini kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand permintaan yaitu masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas MBR ataupun yang komersial. Itu akan digunakan melalui kerjasama," ujarnya.

Pemerintah juga terus mengelola APBN secara hati-hati untuk mendanai berbagai program strategis, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan perumahan. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan sektor perumahan dapat semakin inklusif dan memberikan solusi nyata bagi masalah perumahan di Indonesia.

"Selain itu tentu teman-teman semuanya tahu bahwa kami mengelola APBN termasuk berbagai biaya untuk berbagai program-program Astacita," pungkasnya.