Sistem BBM Subsidi Tepat Berbasis AI Diterapkan Sejak Agustus 2024, Ini Hasilnya

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina Patra Niaga tercatat telah menerapkan sistem Subsidi Tepat berbasis AI Agustus 2024. Sistem ini telah mengotomasi proses verifikasi data diri dan kendaraan pengguna, mempercepat validasi transaksi, serta meningkatkan efisiensi operasional.

Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso menjelaskan, penyaluran energi hingga ke seluruh pelosok negeri merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mewujudkan energi yang berkeadilan. Selain itu, melalui inovasi digital seperti Program Subsidi Tepat, perusahaan berupaya memastikan penyaluran BBM subsidi lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.

"Kami percaya, energi bersubsidi yang tersalurkan dengan tepat akan memberi dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Inovasi digital seperti Program Subsidi Tepat bukan sekadar soal teknologi, tapi tentang bagaimana kami memastikan manfaat energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar berhak dan tepat sasaran,” ujar Harsono.

Ia menambahkan, penerapan AI juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat penerima subsidi energi.

"Teknologi AI membantu kami menjaga akuntabilitas penyaluran, sehingga energi bersubsidi dapat sampai ke masyarakat dengan tepat sasaran," tuturnya.

Program inovasi digital subsidi tepat yang dijalankan PT Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan internasional ajang Indonesia Technology Excellence Awards 2025.

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi sekaligus dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat transformasi digital di sektor energi.

Anak usaha Subholding Commercial & Trading Pertamina itu meraih penghargaan untuk kategori "Artificial Intelligence (AI) in Oil & Gas Industry", yang digelar The Asian Business Review di Jakarta.

Penghargaan tahunan tersebut diberikan atas keberhasilan Pertamina Patra Niaga mengembangkan inovasi digital "Transforming Subsidized Energy Distribution Through Smart Use of Artificial Intelligence" melalui program subsidi tepat.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mencatat ada peralihan sekitar 1,4 juta kiloliter dari pengguna Pertalite ke produk Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan produk swasta.

“Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter. Jadi yang ini BBM jadi. Ke nonsubsidi. Jadi itu yang menyebabkan itu ada peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Seiring peralihan itu mendorong lonjakan pemakaian di SPBU swasta sehingga berujung pada kosongnya stok di sejumlah daerah.

Yuliot mengamini ada peralihan konsumsi BBM subsidi di Pertamina ke produk nonsubsidi karena sejumlah syarat. Misalkan, perlu pendaftaran hingga spesifikasi kendaraan yang tidak sesuai jika menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite.

"Jadi untuk peningkatan itu karena ada shifting juga. Ini Pertamina mewajibkan menggunakan QR Code Pertamina. Itu sementara masyarakat karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin itu CC kendaraannya tidak sesuai, jadi terjadi shifting itu yang tadinya dari subsidi Pertalite itu menjadi nonsubsidi," kata Yuliot.

Sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR tak menjual beberapa produk BBM-nya. Lantaran, stok BBM itu kosong karena peningkatan konsumsi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) akan memanggil badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM).

Tujuannya melakukan sinkronisasi menyusul stok BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta kosong dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) akan mengumpulkan PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, hingga BP-AKR. Tujuannya melakukan sinkronisasi impor BBM untuk kebutuhan stok dalam negeri.

"Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan bahwa ini disinkronkan untuk proses impor antara PT Pertamina dengan badan usaha. Dan juga sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera dikumpulkan, ini segera dirapatkan, itu antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor," ungkap Yuliot, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).