Selain Subsidi ke Masyarakat, Pengusaha Muda Minta Insentif Buat UMKM

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira berharap pemerintah memberikan insentif ke pelaku usaha, termasuk UMKM. Harapannya, hal itu turut bisa menjaga kelangsungan dunia usaha.

Hal ini merespons paket kebijakan stimulus ekonomi bagi masyarakat untuk menjaga daya beli. Dia menegaskan, stimulus langsung ke pelaku usaha juga diperlukan.

"Tentu (perlu insentif), dunia usaha tidak hanya berharap pada peningkatan konsumsi masyarakat, tapi juga stimulus langsung," kata Anggawira, saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (28/5/2025).

Setidaknya ada empat poin yang disorotinya perlu diperhatikan pemerintah soal insentif ini. Pertama, insentif pajak bagi UMKM dan industri pasat karya.

Kedua, subsidi bunga kredit usaha. Ketiga, kelonggaran aturan ekspor dan impor. Keempat, dukungan untuk digitalisasi dan efisiensi produksi.

"Kalangan usaha juga berharap ada insentif untuk sektor-sektor strategis seperti energi, manufaktur, dan logistik agar bisa mempercepat pemulihan dan ekspansi usaha," tegasnya.

Anggawira turut berkaca pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pascapandemi Covid-19. Menurutnya, program itu mampu menjaga ekonomi nasional tetap kuat.

"Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya merata. Banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan mengakses insentif karena kendala birokrasi dan informasi," kata dia.

"Ke depan, dunia usaha berharap ada perbaikan dalam desain kebijakan: lebih mudah diakses, responsif terhadap dinamika sektor riil, dan melibatkan asosiasi pengusaha sejak awal sebagai mitra kebijakan," sambungnya.

Pada kesempatan ini, Anggawira melihat efektivitas subsidi biaya transportasi hingga diskon tarif tol bisa menjaga daya beli masyarakat. Apalagi stimulus ini diberikan di masa libur sekolah saat pertengahan tahun.

"Ini bisa menjadi bantalan penting agar pertumbuhan ekonomi kuartal III tetap terjaga di tengah tekanan global," ucapnya.

"Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kecepatan implementasi dan ketepatan sasaran," imbuh Anggawira.

Dia menyarankan, paket kebijakan stimulus ekonomi ini perlu dilihat secara jangka panjang. Tujuannya untuk mendorong produktivitas dan transformasi ekonomi.

Menurutnya, saat ini kelompok dunia usaha menantikan kebijakan fiskal yang tepat. Bisa dibilang, kebijakannya tidak sebatas untuk menjaga konsumsi, tapi juga produksi pelaku usaha.

"Indonesia butuh kebijakan fiskal yang lebih progresif, bukan hanya konsumtif, agar pengusaha bisa tumbuh, membuka lapangan kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional," tandasnya.