Realisasi APBN hingga Agustus 2025 Defisit Rp 321,6 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 31 Agustus 2025 menunjukkan kinerja yang cukup terjaga di tengah tantangan global. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari outlook.

"Pendapatan negara Rp 1.638,7 triliun itu 57,2 perseb dari outlooknya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp 1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari outlook 2025. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.388,8 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp 686,6 triliun dan belanja non-K/L Rp 702,5 triliun. Sementara transfer ke daerah tercatat Rp 571,5 triliun.

“Belanja negara mencapai Rp 1.960,3 triliun, 55,6 persen dari outlook,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, APBN mencatat defisit sebesar Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski begitu, keseimbangan primer tetap terjaga positif sebesar Rp 22 triliun.

"Defisit APBN Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen dari PDB. Keseimbangan primer masih Rp 22 triliun. Dilihat dari sini harusnya negatif keseimbangan primer sampai akhir tahun. Masih ada indikasi belanja Pemerintah mesti dipercepat lagi, agar keseimbangan primernya sesuai dengan desain waktu kita buat anggaran per tahun 2025,” ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyerapan anggaran negara. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan dana menganggur di kementerian dan lembaga yang serapannya belum optimal.

Menurut Purbaya, langkah tegas ini sudah dibicarakan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa mulai bulan depan, dirinya akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kementerian besar yang masih lemah dalam realisasi belanja.

"Tadi saya ajak ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu," kata Purbaya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin menunggu hingga akhir tahun untuk memastikan dana yang sudah dialokasikan benar-benar digunakan. Karena itu, Kementerian Keuangan akan memberi batas waktu yang jelas bagi kementerian terkait.

"Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka berpikir kita enggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya," ujarnya.

Purbaya menjelaskan, dana yang ditarik dari kementerian akan segera didistribusikan ke program-program lain yang siap berjalan. Dengan begitu, alokasi anggaran tetap produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen akan memberantas peredaran rokok ilegal dan pemalsuan pita cukai.  Menurut dia, keberadaan rokok palsu merugikan negara sekaligus mengancam keberlangsungan industri resmi yang taat membayar pajak.

“Enggk fair kalau kita tarik ratusan triliun pajak dari rokok. Sementara mereka enggak dilindungi. Marketnya enggak dilindungi,” kata Purbaya saat ditemui di kantornya Kementerian Keuangan, ditulis Minggu (21/9/2025).

Purbaya menilai, jika industri resmi terus ditekan dengan tarif cukai tinggi sementara rokok ilegal bebas beredar, maka dampaknya sama saja seperti membunuh industri dalam negeri.

“Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari China atau dari luar negeri ya,” ujarnya.

Ia menekankan, pemerintah harus hadir melindungi pelaku usaha yang patuh aturan. Karena itu, ia menginstruksikan agar pemantauan terhadap penjualan rokok online diperketat. Purbaya ingin agar praktik jual-beli rokok palsu dapat dilacak dan ditindak tegas.