Presiden Dikabarkan Ganti Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberhentikan Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,” demikian seperti dikutip dalam salinan Keppres tersebut, Jumat (10/10/2025).

Dalam keppres itu juga menyebutkan pengganti Arief Prasetyo Adi. Presiden dikabarkan mengangkat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional.

“Mengangkat Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian mengutip dari salinan Keppres tersebut.

Adapun pertimbangan pemberhentian itu disebutkan dalam Keppres yakni dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, dipandang perlu memberhentikan Kepala Badan Pangan Nasional yang diangkat dengan Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2022, serta mengangkat penggantinya.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Dalam keppres itu juga menyebutkan keputusan presiden mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada 9 Oktober 2025.

Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Liputan6.com telah mengirim pesan singkat kepada Arief Prasetyo, tetapi belum dibalas.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan hasil evaluasi kualitas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disimpan di gudang Perum Bulog.

Dari total stok beras SPHP sebesar 3,84 juta ton, sebanyak 29,99 ribu ton beras dinyatakan mengalami penurunan mutu dan akan segera menjalani proses reprocessing atau perbaikan kualitas sebelum disalurkan kepada masyarakat.

"Beras yang mengalami turun mutu akan dilakukan reprocessing dalam rangka memperbaiki mutu beras tersebut ketika akan disalurkan," kata Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, dalam Rapat Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025, Senin (6/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, sekitar 3 ribu ton berasal dari pengadaan dalam negeri, sedangkan 26,89 ribu ton merupakan beras impor.

Selain itu, sekitar 1,45 juta ton atau 37,95% dari total stok diketahui telah memiliki usia simpan lebih dari enam bulan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kualitas beras apabila tidak dikelola dengan baik.

"Sebanyak 29,99 ribu ton beras yang terdiri dari 3 ribu ton beras dalam negeri dan 26,89 ribu ton beras luar negeri tergolong telah turun mutu dan sebanyak 1,45 juta ton atau setara 37,95% dari total stok tersebut memiliki usia simpan di atas 6 bulan," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut, Bapanas meminta Perum Bulog untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan uji mutu beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pemeriksaan rutin dinilai penting agar kualitas beras yang disalurkan ke masyarakat tetap sesuai dengan standar pangan nasional.

"Perum Bulog perlu melakukan pengujian kualitas CBP secara berkala untuk memastikan beras yang disalurkan kepada masyarakat layak untuk dikonsumsi dari sisi sensory dan keamanan pangannya," ujarnya.

Selanjutnya, perlu koordinasi antara masing-masing mitra penyaluran agar tidak terjadi selisih paham dalam harga dan mekanisme penjualan beras SPHP.

Adapun Bapenas melaporkan bahwa penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang tahun 2025 masih relatif rendah dibandingkan target nasional.

Nita menyampaikan, hingga 4 Oktober 2025, realisasi penyaluran baru mencapai 438.500 ton atau sekitar 29,24% dari total target yang ditetapkan pemerintah.

"Kami sampaikan juga realisasi penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025 dengan total penyaluran sebesar 438.500 ton atau setara 29,24% dari total target," pungkasnya.