PNBP Imigrasi Capai Rp 8,3 Triliun, dari Sini Sumbernya

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat capaian signifikan dalam satu tahun terakhir. Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 8,3 triliun per 17 Oktober 2025, atau meningkat sekitar 18,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp7 triliun.

Kenaikan ini menjadi indikator kuat dari semakin efektifnya tata kelola Keimigrasian yang berorientasi pada transparansi, kepatuhan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menyampaikan bahwa peningkatan PNBP ini tidak hanya bersumber dari layanan langsung seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, tetapi juga dari faktor struktural yang memperkuat kinerja organisasi.

“Inovasi layanan dan transformasi digital telah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor,: ujar Yuldi kepada wartawan, Senin (20/10/2025).

Yuldi Yusman mengatakan, ada beberapa terobosan dan inovasi yang dilakukan selama ini, yaitu All Indonesia, sistem integrasi lintas instansi yang mempercepat proses deklarasi penumpang di bandara dan pelabuhan utama. Golden Visa Indonesia, kebijakan inovatif untuk menarik investor dan talenta global berkualitas.

“Immigration Lounge, fasilitas premium di bandara internasional yang memberikan pelayanan cepat, nyaman, dan berkelas bagi pemegang visa prioritas, investor, serta tamu kenegaraan, “ujarnya.

Selain itu, lanjut Yuldi, Direktorat Jenderal Imigrasi juga melakukan penguatan penegakan hukum dan integritas internal melalui operasi pengawasan keimigrasian dan penegakan kode etik.Capaian dan Prestasi Yuldi Yusman menambahkan dalam satu dalam satu tahun terakhir ini Direktorat Jenderal Imigrasi ada pencapian dan prestasi yaitu Kampanye "Imigrasi Menjaga Negeri" meraih Silver Winner Anugerah Humas Indonesia 2025 dan Implementasi Digitalisasi Layanan Izin Tinggal dan Golden Visa mendapat apresiasi dari KemenPANRB sebagai inovasi pelayanan publik terbaik.

“Dengan capaian tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan transformasi nyata dalam meningkatkan kinerja, integritas, serta kualitas layanan publik berbasis teknologi dan data, “ ungkapnya.

Yuldi menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjamin kepastian hukum bagi WNA, serta menjaga kedaulatan negara melalui sistem keimigrasian yang adaptif dan berintegritas tinggi.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat dan orang asing atas layanan keimigrasian dikelola dengan baik dan dikembalikan kepada publik dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berkeadilan,” tambahnya.

“Imigrasi berkomitmen memastikan bahwa WNA yang berada di Indonesia adalah WNA yang berkualitas, membawa manfaat ekonomi, sosial, dan teknologi bagi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, “pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen bersih-bersih internal di Kementerian Keuangan. Hal ini usai Direktur Jenderal Pajak memecat 26 pegawai. 

Tak hanya di lingkup Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Menkeu Purbaya mengingatkan seluruh anak buahnya di lingkup Kementerian Keuangan agar tidak bermain-main dengan tugasnya. 

"Terkait pemecatan, lain-lain belum ada. Tapi pesannya sama ke depan, kita akan bersihkan aparat pajak maupun Bea Cukai dari praktik-praktik yang mungkin kurang baik," kata Purbaya melalui sambungan video dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025). 

"Saya enggak liat ke belakang, tapi kalau di sini masih ada yang macam-macam lagi, saya akan berhentikan juga," dia menegaskan. 

Namun begitu, Purbaya meyakini, para pegawai di Kementerian Keuangan ke depan bakal turut menyesuaikan dengan pendekatan barunya. Tidak hanya sanksi, ia berjanji bakal memberikan reward kepada anak buah yang berprestasi. 

"Jadi saya melihat ke depan, kalau ada macam-macam, enggak ada ampun. Kalau bagus bakal diberi penghargaan dan enggak diganggu. Tapi saat yang sama, jangan sampai ada penyelewengan/penyimpangan di mereka," serunya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan trlah melakukan bersih-bersih internal. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan sejak menjabat pada akhir Mei 2025, pihaknya telah memecat 26 pegawai dan kini tengah memproses 13 pegawai lainnya.

"Dapat kami laporkan, kami dengan sangat menyesal sudah memecat 26 karyawan. Hari ini di meja saya ada tambahan 13 yang sedang diproses," ujar Bimo beberapa waktu lalu. 

Bimo menegaskan, langkah tegas itu dilakukan untuk menjaga integritas institusi.

"Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat. Handphone saya terbuka untuk whistle blower dari Bapak Ibu, dan saya jamin keamanannya," katanya.

Dia mengatakan, menjaga kepercayaan publik adalah prioritas utama Ditjen Pajak. “Kami terus berbenah, membenahi diri, dan membersihkan institusi agar kepercayaan wajib pajak tetap terjaga,” Bimo menambahkan.