Pembangunan Gerai dan Gudang Kopdes Merah Putih Bakal Dimulai 15 Oktober 2025

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan gerai dan gudang koperasi desa/kelurahan merah putih dipastikan mulai 15 Oktober 2025. Hal ini sebagai upaya pemerintah memperkuat infrastruktur koperasi di desa.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono usai acara Monthly Economic Diplomacy Breakfast (K-MED) yang digelar di Kadin Indonesia pada Jumat, (10/10/2025) seperti dikutip dari Antara.

Ferry tidak merinci jumlah koperasi yang akan mendapatkan fasilitas itu pada 2025. "Kalau bisa semuanya," ujar Ferry.

Ferry menuturkan, pembangunan gerai dan gudang menjadi elemen penting untuk memastikan kopdes merah putih dapat beroperasi secara optimal dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan setiap koperasi memiliki fasilitas tersebut.

Adapun ada tujuh gerai yang wajib dimiliki setiap kopdes yakni gerai sembako, apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, simpan pinjam, pergudangan dan logistik, dan kegiatan usaha lain sesuai potensi desa.

Pemerintah sebelumnya telah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai dan pergudangan koperasi desa/kelurahan merah putih.

Penandatanganan keputusan bersama dilakukan antara Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, di Kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pendanaan untuk pembangunan kopdes itu akan bersumber dari APBN.

"Kami mendukung penuh dari dukungan APBN dan tentunya dari bentuk alokasi yang akan kami siapkan, entah dari transfer ke daerah atau dari belanja lainnya yang tentunya menjadi komitmen kami bersama,” ujar Askolani.

Sementara itu, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menambahkan, pembangunan infrastruktur kopdes akan dikoordinasikan melalui salah satu badan usaha milik negara (BUMN).

Ia menegaskan bahwa pendanaan bukan berasal dari skema kredit bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), melainkan dari dana desa yang dialokasikan oleh Kemenkeu.

Berdasarkan data dari situs merahputih.kop.id, tercatat sebanyak 11.225 koperasi desa/kelurahan telah memiliki minimal satu gerai aktif. Secara keseluruhan, jumlah gerai koperasi yang telah beroperasi mencapai 15.970 unit di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi tonggak baru dalam penguatan ekonomi desa. Inisiatif ini diharapkan dapat menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Kami ingin mengembalikan peran negara dalam mengatur pasar agar adil dan menguntungkan bagi semua badan usaha yaitu BUMN, swasta, dan koperasi,” ujar Ferry dikutip dari Antara, Kamis (9/10/2025). 

Ferry menilai, selama beberapa dekade terakhir, pasar nasional terlalu didominasi oleh kekuatan modal besar. Kondisi ini membuat pelaku usaha kecil seperti koperasi dan UMKM tertinggal dalam mengakses sumber daya dan peluang ekonomi.

“Kita tidak ingin ekonomi hanya dikuasai segelintir pihak. Pemerintah hadir untuk menata ulang ekosistem agar koperasi dan usaha kecil menengah punya ruang tumbuh yang sama. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, kita mulai dari akar ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ferry, koperasi desa memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi di berbagai sektor strategis, seperti pangan, energi terbarukan, hingga pariwisata lokal. Dengan dukungan kebijakan fiskal dan akses pembiayaan dari pemerintah, koperasi desa dapat memperkuat rantai pasok dan membuka peluang baru bagi UMKM di tingkat akar rumput.

Namun, ia mengakui, pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan.

Salah satunya adalah keterbatasan data presisi desa, yang membuat pemerintah kesulitan memetakan potensi ekonomi lokal dan menyalurkan bantuan dengan tepat. Selain itu, masih ada desa yang belum memiliki akses listrik dan internet memadai.

Kementerian Koperasi kini tengah mempercepat pembangunan Data Desa Presisi, yang akan menjadi fondasi utama bagi implementasi Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.

Dengan data yang terintegrasi, pemerintah optimistis perencanaan ekonomi rakyat akan lebih terarah, efektif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini juga akan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung UMKM di daerah.

“Kami berharap Kopdes, dengan dukungan data presisi dan kerja sama semua pihak, dapat menuntaskan cita-cita para founding father dalam membangun ekonomi rakyat,” ujar Ferry.