Pekan Ketiga Shutdown AS, Trump Cari Dana Darurat Bayar Gaji Agen FBI

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, kini tengah mencari opsi alternatif untuk memastikan petugas penegak hukum federal tetap menerima gaji seiring penutupan pemerintahan (shutdown) yang telah memasuki pekan ketiga.

Dikutip dari BBC, Rabu (15/10/2025), kebuntuan antara Partai Demokrat dan Republik membuat para pejabat pemerintah mengeksplorasi berbagai cara pendanaan untuk sejumlah program penting, termasuk program pangan bagi wanita dan anak-anak.

Sementara itu, anggota militer AS akan tetap digaji menggunakan dana yang sebelumnya telah dialokasikan untuk Pentagon, berdasarkan perintah Presiden Trump.

Ribuan pegawai federal sudah dirumahkan, dengan Wakil Presiden, JD Vance, memperingatkan potensi pemangkasan yang “menyakitkan” jika kondisi ini terus berlangsung.

Pada Selasa, Senat kembali melakukan pemungutan suara untuk kedelapan kalinya guna mendanai pemerintahan, namun kembali gagal meloloskan anggaran darurat Partai Republik setelah hanya meraih hasil 49 banding 45 suara.

Belum jelas berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk memastikan seluruh petugas penegak hukum federal tetap digaji.

Menanggapi pertanyaan BBC, juru bicara Office of Management and Budget (OMB) mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang meninjau opsi alternatif agar pembayaran tetap berjalan.

Seperti personel militer, petugas penegak hukum federal dikategorikan sebagai "penting" dan tetap diwajibkan bertugas meskipun tidak menerima gaji. Mereka mencakup agen dari FBI, Badan Penegakan Narkoba (DEA), US Border Patrol, hingga Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE).

Secara terpisah, pada Sabtu, Trump menulis di Truth Social bahwa dirinya telah mengarahkan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, untuk menggunakan “seluruh dana yang tersedia” agar anggota militer menerima gaji pada 15 Oktober, tanggal di mana pembayaran mereka seharusnya ditahan.

Meski tidak menjelaskan dari mana asal dananya, juru bicara OMB menyebut dana tersebut berasal dari alokasi sebelumnya untuk riset dan pengembangan pertahanan yang masih berlaku selama dua tahun.

Sekitar 750.000 pegawai federal, yaitu sekitar 40 persen dari total tenaga kerja—telah dirumahkan atau dikirim pulang tanpa bayaran. Pemerintah mulai melakukan PHK di sedikitnya tujuh lembaga, dengan total sekitar 4.000 pekerja terdampak sejauh ini.

Di tengah saling menyalahkan antara kedua partai politik terkait shutdown, pemerintahan Trump menyatakan sedang mencari cara agar sejumlah layanan esensial tetap berjalan.

Pada Minggu, Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, mengungkapkan bahwa departemennya menemukan cara “inovatif” untuk memastikan anggota Penjaga Pantai tetap digaji, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Pada Minggu, Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, mengungkapkan bahwa departemennya menemukan cara “inovatif” untuk memastikan anggota Penjaga Pantai tetap digaji, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Pejabat pemerintah juga menyebut pendapatan dari tarif impor akan digunakan untuk mendanai Special Supplementation Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC). Program ini membantu lebih dari 6,5 juta penerima di seluruh negeri, termasuk perempuan hamil, menyusui, pascapersalinan, bayi, serta anak berusia hingga lima tahun.

Namun, Asosiasi WIC Nasional menyatakan bahwa langkah tersebut “bukan solusi permanen” dan shutdown berkepanjangan dapat membahayakan jutaan penerima manfaat.

Di sisi lain, Anggota Partai Demokrat di Kongres dilaporkan tengah menyiapkan rancangan undang-undang untuk memastikan program tersebut tetap sepenuhnya didanai. Anggota Demokrat dari Virginia, Robert Scott, mengatakan kepada Guardian bahwa WIC seharusnya “kebal terhadap ketidakpastian proses anggaran tahunan.”