Momen Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Menangis di Puncak Bogor, Gara-Gara Ini

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menangis menyaksikan langsung alih fungsi lahan secara ugal-ugalan di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

"Ini yang berikan izinnya siapa, dari sisi aspek regulasi bisa rekomendasikan untuk dicabut?" kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat berbincang dengan salah satu petugas Kementerian Lingkungan Hidup (LH) di tempat wisata Eiger Adventure Land, Megamendung, Kabupaten Bogor dikutip dari Antara, Kamis (6/3/2025).

Dari tempat wisata yang masih dalam proses pembangunan itu, Dedi Mulyadi tercengang melihat ke arah seberang yang yang merupakan area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) nampak berdiri bangunan yang akan terhubung dengan Eiger Adventure Land melalui jembatan gantung.

Eiger Adventure Land merupakan satu dari empat tempat wisata yang disegel di kawasan wisata Puncak karena terindikasi melanggar alih fungsi lahan. 

Seperti diketahui Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, hingga Bupati Bogor Rudy Susmanto, menyegel empat tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang melanggar alih fungsi lahan, Kamis.

"Dalam rangka kami dari LH dapat aduan masyarakat begitu banyak dan juga dampak banjir yang terjadi luar biasa dalam rangka juga menegakkan aturan hukum Undang-Undang berlaku," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan usai melakukan penyegelan.

Adapun lokasi yang disegel yang pertama yakni Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.

"Empat hari ini, besok mungkin nambah lagi," ungkap Zulkifli Hasan. 

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan terdapat indikasi adanya pelanggaran pidana yang dilakukan dalam pembangunan empat wisata uang disegel. Pihaknya akan melakukan pendalaman dengan tahapan penyidikan.

"Jadi indikasi pidananya sudah ada. Jadi kami akan menuntut dua hal terkait dengan semua tenant yang disita oleh Pak Menko dan Pak Gubernur," kata Menteri LH Hanif.

Berdasarkan hasil kajian, keempat bangunan itu telah berkontribusi menyebabkan banjir dengan kerugian material yang cukup besar dan satu korban jiwa.

Sebelumnya, perubahan lanskap di kawasan Puncak Bogor disebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai biang kerok terjadinya banjir dan longsor, baru-baru ini. Menurut dia, puncak seharusnya "isinya pohon."

"(Puncak) sekarang berubah isinya bangunan, tempat wisata, vila, dan sejenisnya. Ayo, berani nggak kita bareng-bareng untuk segera menyulap Puncak jadi kawasan hijau, bukan kawasan beton. Ributnya jangan pada waktu hujan, nanti sudah musim kemarau lupa lagi, hujan ribut lagi," katanya di video di akun Instagram-nya, Senin, 3 Maret 2025.

Dedi mengajak publik menyelesaikan masalah ini bersama-sama sampai tuntas. "Tanpa ada kepentingan apapun, kecuali konservasi," tegasnya. "Ayo sekarang kita gerakin daerah-daerah kosong perbukitan, tanamin pohon. Saya sudah minta Kepala (Dinas) Kehutanan (Jawa Barat) siapkan ratusan ribu bila perlu jutaan pohon untuk segera ditanamkan."

"Tidak usah lagi ada acara seremoni-seremoni, upacara, langsung gerakin petani, gerakin warga nanemin pohon, setiap warga nanti mendapat hak melakukan pengelolaan dan saya lagi memikirkan bagaimana membiayainya," ia menyambung.

Kerusakan lingkungan di kawasan Puncak Bogor juga disebut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat sebagai penyebab banjir. Pada kanal Regional Liputan6.com, Rabu, 5 Maret 2025, Direktur Walhi Jabar Wahyudin Iwang menegaskan, faktor alam bukan satu-satunya penyebab banjir.

Iwang mengatakan, deforestasi dan alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor sudah berlangsung selama bertahun-tahun. "Hutan dan lahan resapan air yang seharusnya jadi benteng alami terhadap banjir telah berubah jadi vila, hotel, perumahan, dan pengembangan wisata yang berkedok ramah lingkungan," katanya.

Ironinya, kata Iwang, alih fungsi lahan tersebut kebanyakan berada di kawasan perkebunan yang pengelolaannya di bawah PTPN VIII. "Dalam kurun waktu lima tahun, Walhi menduga kurang lebih hampir 45 persen kerusakan (terjadi) di kawasan Puncak Bogor," sebutnya.

"Ini meningkat drastis, sehingga jika dihitung per hari ini, kerusakan akibat alih fungsi kawasan dapat diperkirakan jadi 65 persen atau setara setengah lebih luas kawasan Puncak Bogor telah mengalami kerusakan yang serius. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menyerap air hujan berkurang drastis," bebernya.

Alih fungsi lahan, kata Iwang, didominasi properti dan fasilitas pariwisata yang tidak terkendali. Banyak pengembang yang diduga sengaja mengabaikan analisis dampak lingkungan (Amdal) demi mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek. Dokumen Amdal, UKL/UPL, terkesan hanya dijadikan prasyarat bagi para pengembang untuk mendapat izin berusaha semata

Terkait kerusakan lingkungan di Puncak Bogor yang disebut jadi biang keladi banjir, Dedi mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi tata ruang di kawasan tersebut. Itu dilakukan bersama pemerintah pusat, yang kemudian memungkinkan dilakukannya moratorium pembangunan.