Menko Airlangga Umumkan 17 Kebijakan Ekonomi, Simak Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membahas program Paket Ekonomi 2025 bersama Presiden Prabowo Subianto. Total terdapat 17 kebijakan ekonomi yang akan dijalankan pada 2025. Sebagian di antaranya juga akan berlanjut pada 2026.

"Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama Program Paket Ekonomi di tahun 2025. Terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja," terang Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Dalam Program Paket Ekonomi  ini dibagi dalam tiga kategori Paket Ekonomi 2025. Pertama adalah Delapan Program Akselerasi 2025, kedua adalah Empat Program Lanjutan di 2026 dan ketiga adalah Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja.

Berikut rinciannya:

1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun). Target 20.000 penerima dengan anggaran Rp 198 miliar (APBN 2025) dan Rp 198 miliar (APBN 2026).
2. Perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata. Menyasar 552 ribu pekerja, anggaran Rp 120 miliar (APBN 2025) dan Rp 480 miliar (APBN 2026).
3. Bantuan pangan periode Oktober–November 2025. Menjangkau 18,3 juta KPM dengan anggaran Rp 7 triliun.
4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (ojek pangkalan, sopir, kurir, logistik) selama 6 bulan. Target 731.361 orang dengan anggaran Rp 36 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan.
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Menyasar 1.050 unit rumah dengan anggaran Rp 150 miliar (selisih bunga ditanggung BPJS Ketenagakerjaan).
6. Program Padat Karya Tunai (cash for work). Target 609.465 orang dengan anggaran Rp 3,5 triliun (Kemenhub) dan Rp 1,8 triliun (Kementerian PUPR).
7. Program Deregulasi Implementasi PP 28/2025. Menargetkan 50 daerah (2025) dan 300 daerah (2026) dengan anggaran Rp 175 miliar (2025) dan Rp 1,05 triliun (2026).
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta). Fokus perbaikan kualitas permukiman serta platform pemasaran UMKM dan gig economy. Akan diperluas ke Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Anggaran Rp 2,7 triliun dari dana kontinjensi Pemprov DKI Jakarta dan Kemenparekraf.

1. Perpanjangan pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga 2029, melalui revisi PP. Anggaran 2025: Rp 2 triliun.
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata. Menyasar pekerja bergaji maksimal Rp 10 juta/bulan. Anggaran 2026: Rp 480 miliar.
3. PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja industri padat karya (alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, kulit). Target 1,7 juta pekerja bergaji maksimal Rp 10 juta/bulan. Anggaran 2026: Rp 800 miliar.
4. Diskon Iuran JKK dan JKM untuk seluruh BPU. Diperluas ke petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga. Target 9,96 juta orang. Anggaran 2026: Rp 753 miliar.

1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dari 81.487 KDMP berbadan hukum ditargetkan menyerap 681 ribu tenaga kerja, dengan target 1 juta hingga Desember 2025.
2. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Menjangkau 100 desa tahun ini, menyerap 8.645 tenaga kerja, dengan potensi membuka 200 ribu lapangan kerja dari 4.000 titik.
3. Revitalisasi Tambak Pantura. Menyasar area 20.000 hektare, diprediksi menyerap 168.000 tenaga kerja.
4. Modernisasi Kapal Nelayan. Menyasar 1.000 kapal nelayan dan menciptakan 200.000 lapangan kerja. Termasuk penyediaan kapal 30 GT untuk KNMP serta kapal 150–2.000 GT bagi pelaku usaha dan BUMN/Agrinas Jaladri.
5. Perkebunan Rakyat. Replanting lahan seluas 870.000 hektare oleh Kementan, ditargetkan mampu membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.

Arief Rahman H, Arthur GideonTim Redaksi